Diduga Alergi dengan Konfirmasi Wartawan, Kadis DPPKB Kab Musi Rawas Utara ‘Nyaman’ Bungkam
Redaksi 
Gambar ilustrasi
TM Musi Rawas Utara – Kurangnya pejabat daerah menanggapi tupoksi dari insan PERS dalam menjalankan tupoksi menjadi preseden buruk dalam terciptanya Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu kembali dialami oleh insan PERS ketika hendak mengkonfirmasi Kadis Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB) Musi Rawas Utara, Mugono, terkait adanya 9 (Sembilan) item data yang patut dipertanyakan.
Dicoba konfirmasi melalui pesan WhatsApp milik pribadinya, pejabat tersebut memilih hanya melihat tanpa memiliki keharusan untuk menjawab ataupun menanggapinya, alias bungkam, Senin (24/07).
Sikap acuh yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintah daerah tersebut pun dikecam keras oleh para insan media.
Sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan tugas jurnalis kita ingin mendapat penjelasan konfirmasi dari kepala Dinas DPPKB guna mendapat penjelasan dan hak jawabnya ,namun sangat disayangkan Kepala Dinas terkesan malas menjawab dan memilih bungkam terkait kegiatan DPPKB tahun anggaran 2022, terang Madon Kepada Media ini (24/07) adapun konfirmasi awak media tanyakan :
(1) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp (170,000,000)
(2) Belanja jasa tenaga administrasi Rp (727,200,000)
(3) Belanja honorarium pengadaan barang dan jasa Rp ,(23,280,000)
(4) Belanja sosialisasi Rp (90,000,000)
(5) Honorarium penyuluhan atau pendampingan Rp (952,960,000)
(6) Belanja sosialiasi Rp (228,000,000)
(7) Belanja jasa tenaga administrasi Rp (194,022,200)
(8) Belanja jasa tenaga keamanan Rp (54,000,000)
(9) Belanja jasa tenaga kebersihan Rp (54,000,000
Dari 9 item kegiatan tersebut jelas Madon, patut diduga banyak penyimpangan dan tidak transparan, hal ini terbukti saat dikonfirmasi kepala Dinas tidak membalas juga tidak menjawab baik tertulis what’sApp maupun ditelepon. (Tim/**)
Info Penulis
