Dibuat Sejak Tahun 2019, Center for Budget Analysis Soroti Belum Lolosnya Ijin Pengoperasian Insenerator RSUD Ciawi
Redaksi 
Belum dapat difungsikannya Tekhnologi penghancur limbah B3 (medis) milik RSUD Ciawi turut mendapat sorotan dari Koordinator Investigator Center for Budget Analysis. (Foto/TM)
TM Kab Bogor – RSUD Ciawi telah memiliki insenerator sejak tahun 2019 dengan kapasitas penghancur 50kg/jam, namun meskipun sudah ada sejak beberapa tahun lalu, insenerator tersebut belum dapat dioperasikan. Hal tersebut turut mendapat sorotan tajam dari Center For Budget Analysis yang menilai proyek pembangunan insenerator bermasalah karena tidak dapat digunakan.
“Center for Budget Analysis menduga, dalam proyek pembangunan insenerator sejak awal sudah bermasalah, harusnya ada koordinasi dan sinkronisasi pembangunan, yang memastikan ketersediaan infrastruktur sebelumnya sebelum pengoperasian,” ujar Jajang Nurjaman selaku Koordinator Investigator Center For Budget Analysis (CBA) yang dimintakan tanggapannya, Sabtu (13/1).
Apalagi, lebih lanjut Jajang menjelaskan, masalah yang muncul sangat mendasar, yakni tidak tercapainya persyaratan tinggi insenerator harus lebih tinggi dari gedung-gedung sekitarnya.
“Jika proyek ini dijalankan dengan benar, seharusnya tidak ada masalah mendasar seperti ini,” tegasnya.
Terkait masih belum berfungsinya tekhnologi penghancur limbah B3 (medis) yang juga dapat turut mengurangi anggaran dalam menaangani hasil limbah B3 medis yang dihasilkan oleh RSUD Ciawi, CBA meminta Pihak terkait seperti Dinkes, DLH, dan DPRD Kabupaten Bogor untuk memberikan perhatian atas persoalan tersebut.
“Akan lebih baik jika melibatkan Aparat Penegak Hukum baik Kejari atau Kepolosian untuk membantu penyelidikan,” tandasnya.
Sebelumnya, media ini telah mengkonfirmasi Bidang Penanganan Limbah B3 DLH Kabupaten Bogor, serta DLH Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui lebih lanjut terkait masih adanya kendala ijin yang masih belum dapat dipenuhi oleh RSUD Ciawi sebagai BLUD yang bertanggung jawab atas insenerator.
“Klo gk salah RSUD ciawi masuk kelas B ya? Setau sy, kewenangan perizinan RS kelas B di pemprov pak,” jawab H. Holid, Kepala Bidang Penanganan Limbah B3 DLH Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp milik pribadinya. Namun, hal itu langsung diklarifikasi oleh H. Holid ketika media ini mengirimkan screenshot hasil percakapan WhatsApp dengan DLH Provinsi Jawa Barat.
“Oh iya klo B3 mah lgsg KLHK, sy gk engeuh klo itu B3,” ralatnya dari penjelasan awal yang dikirimkan kepada media ini, Selasa (9/1).
Dikesempatan berbeda, media ini juga mendapat informasi dari Hera Firdaus, Seksi Bidang Penanganan Limbah B3 DLH Provinsi Jawa Barat yang mengatakan mengetahui akan kondisi insenerator yang belum bisa difungsikan ketika saat kunjungan kerjanya di Tahun 2023.
“Kami mengetahui saat mereka menggajukan dokumen rincian teknis dan tau pastinya mereka memiliki incinerator saat kami melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 ke RSUD Ciawi tahn 2023.” jelas Hera melalui pesan WhatsApp pada Jumat (12/1).
Hera juga menegaskan bahwa pihaknya tidak terlalu detail membahas terkait tidak berfungsinya insenerator dikarenakan fokus kunjungan ke RSUD Ciawi fokus terhadap TPS Limbah B3.
“Tidak detil, krn saat ke sana kami hanya focus pada TPS limbah B3…krn insenerator tidak difungsikan dan blm memiliki izin. Pemeriksaan detil alat biasanya dilakukan pada saat dilakukan verlap untuk penerbitan SLO setelah RS memiliki Pertek insecenartornya dari KLHK dan kami ikut mendampingi,” jelas Dia.
Disinggung apakah DLH Provinsi Jawa Barat pernah menginstruksikan kepada RSUD Ciawi untuk dapat segera mengajukan ulang perizinan ke KLHK, ia menjawab, “Iya. Kami sempat menanyakan, ktnya mereka pernah mengajukan izinnya dan sdh diverifikasi kelengkapan dokumennya namun msh ada kekurangan. Namun mereka blm mengajukan lg, krn klo di KLHK untuk proses melengkapi syarat perizinan jika telah melewati batas yang ditentukan makan harus mengajukan dari awal dan menunggu antrian”.
“Proses pengajuan ini : pengajuan dokumen melalui ptsp KLHk-rapat pembahasan-penerbitan pertek-laporan pembangunan dan uji coba alat-verlap slo-terbit slo, untuk mengajukan SLO ini perusahaan harus menyampaikan persetujuan lingkungannya. Tahapan ini tentu saja berjalan dengan syarat dokumen baik administrasi maupun teknis sesuai,” kembali ia menjelaskan secara rinci terkait proses perizinan dari pembuatan insenerator.
Terkait hal tersebut, media ini juga telah mencoba mengkonfirmasi Rudy Susmanto sebagai Ketua DPRD Kabupaten. Sebagai pengawas terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor, Rudy menjelaskan akan mengkonfirmasi dahulu untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat.
“Siap Abang, mohon ijin saya konfirmasi dulu supaya saya dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat,” ungkapnya dalam pesan WhatsApp kepada media ini, Jumat (12/1).
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih belum mendapat penjelasan lanjutan baik dari Pihak RSUD Ciawi, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor. (Rendy)
Info Penulis
