Diduga Jadi Penyebab Banjir, Proyek Desa Bersumber dari Pokir dan Patungan Duit Warga Di Desa Bojong (Kemang) Patut Mendapat Perhatian Pemkab Bogor
Redaksi 
lingkungan RT 01 RT 03, Kp Sawah Timur, Desa Bojong, berbatasan dengan Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. (Foto/RDI)
TM Kab Bogor – Banjir akibat dampak terbengkalainya kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa (Jaldes) di jalan batas RT 01 RT 03 menuai kecaman dan geram warga Kp Sawah, Desa Bojong, Kecamatan Kemang. Pasalnya, kondisi itu merupakan imbas dari diabaikanya suara dan masukan warga sekitar yang lebih mendorong pihak desa memperbaiki saluran drainase, ketimbang perbaikan jalan (betonisasi).
“Jalan aslinya masih baik pak. Dan kebanyakan warga pernah saran ke pihak desa untuk lebih memperbaiki saluran drainase daripada pengecoran jalan yang masih layak. Dan ujungnya iya seperti itu pak, banjir lumayan tinggi kemarin,” ujar A salah saty warga RT 01 RT 03 saat ditemui di lokasi, Sabtu (01/11/2025).
Lebih lanjut warga (A) menjelaskan, selain soal banjir yang dialami, dia juga menyoal akan adanya pungutan uang sebesar 100rb oleh oknum ketua lingkungan yang dikatakan untuk mendukung terlaksananya pembangunan jalan yang masih belum jelas sumber anggarannya itu.
“Kalau soal proyek ini gak tau apa proyek pemkab atau pemdes pak. Tapi yang pasti itu sudah ditaruh krikil untuk pengerasan dan nyatanya krikilnya pada kebawa banjir. Sudah itu pada Sabtu (25/10/25) kemarin, RT mintakan sumbangan ke warga dengab alasan untuk beli paralon, tapi nyatanya warga tetap kebanjiran begini,” terangnya.
Selain merasa dirugikan akibat banjir dan pungutan yang diduga tidak memiliki dasar hukum tersebut, warga mendorong Pemkab Bogor untuk segera merespon dan dapat turut membantu memperbaiki kondisi saluran drainase yang ada di lingkungan RT 01 RT 03, Kp Sawah Timur berbatasan dengan Desa Salabenda.
“Iya kami warga disini berharap Pemkab bisa segera merespon kondisi banjir disini yang disebabkan mampetnya saluran drainase. Karena kemungkinan ini proyek sudah salah kaprah dan kami duga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga,” ucap dia.
“Kami berharap RT dan RW disini di evaluasi lagi kinerjanya lah oleh pihak Desa. Agar suara dan aspirasi warga di wilayah bisa dapat diserap dan diteruskan ke pihak terkait. Tidak model seperti ini, terlalu mengedepankan ego, hingga warga juga yang telan pil pahitnya,” geramnya.
“Tolong rekan-rekan media juga bisa menelusuri urunan uang yang dipinta oleh oknum itu apakah dibenarkan apa tidak pada sebuah proyek pemerintah. Karena uang 100rb yang disumbangkan ternyata tidak ada manfaatnya, dan jangan-jangan cuma buat sebuah niatan cari keuntungan,” pungkasnya.
Terpisah, dikonfirmasi melalui pesan whatsapp pribadinya, Kades Bojong membenarkan adanya niatan pengecoran di lokasi yang terdampak banjir. Kades bilang kalau proyek itu terhambat karna redy mix.
“Program pisew (pokir) Kalo bankeu bokid palengseran. Lagi nunggu plan Mudah-mudahan progres bisa cepet berjalan,” ujarnya.
Kades dalam pernyataanya juga membenarkan dan mengetahui akan adanya urunan uang yang dibebankan kepada warga untuk mendukung terlaksananya kegiatan. Namun sayangnya, ketika diperdalam terkait apakah dikarenakan sumber anggaran yang kurang hingga harus meminta urunan sumbangan uang dari warga, Kades memilih tidak menjawab.
“Untuk pembelanjaan paralon (jawab kades terkait pertanyaan urunan uang 100rb-red). Namun sayangnya, kades enggan menjawab secara rinci terkait sumber anggaran, pelaksana kegiatan dan dasar hukum urunan uang warga untuk dukung pembangunan pengecoran jalan desa tersebut. (RDI)
Info Penulis
