Gravitasi Ekonomi Menahan Perang: Dunia di Ambang Konflik, Indonesia Bermanuver di Antara G7 dan BRICS

TM Palembang — Ki Edi Susilo Sekretaris Jenderal Himpunan Keluarga Tamansiswa Indonesia (HIMPKA Tamansiswa)

Pidato Tahun Baru Presiden Tiongkok Xi Jinping di awal 2026 terdengar seperti tabuhan genderang perang yang kian mendekat ke beranda Asia Pasifik. Pernyataannya mengenai penyatuan Taiwan yang disebut “tak terelakkan” bukan sekadar retorika politik, melainkan sinyal keras di tengah semakin rapatnya kepungan aliansi militer AUKUS di kawasan Pasifik. Namun, pertanyaan mendasarnya: benarkah dunia sedang diseret menuju Perang Dunia III?

Untuk menjawabnya, kita perlu menengok lebih jauh dari moncong meriam dan deru kapal induk. Ada kekuatan yang jauh lebih purba dan mengikat dibanding pakta militer mana pun, yakni gravitasi ekonomi global.

Dunia hari ini bukanlah dunia tahun 1914 atau 1939, ketika blok kekuasaan masih bisa berdiri relatif mandiri. Ekonomi global kini adalah satu organisme raksasa dengan organ-organ vital tersebar dari Silicon Valley hingga Shenzhen. Jika Beijing benar-benar meletuskan satu peluru melintasi Selat Taiwan, dampaknya bukan hanya pada kedaulatan sebuah pulau, melainkan pada jantung komputasi dunia. Lebih dari 90 persen semikonduktor tercanggih diproduksi oleh TSMC di Taiwan. Inilah ironi zaman modern: senjata paling mematikan justru bergantung pada komponen terkecil yang tak bisa digantikan.

Di tengah pusaran ketegangan global tersebut, langkah Indonesia merapat ke gerbang BRICS pada 2025 patut dibaca sebagai manuver “bebas dan aktif” paling berani dalam dua dekade terakhir. Indonesia tidak sedang memilih blok politik, melainkan memperluas jaring pengaman strategis. Langkah ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu mata uang global dan memagari stabilitas rupiah agar tidak selalu terguncang setiap kali bank sentral di Washington bersin.

Lebih dari itu, Indonesia membuka akses nyata ke pasar raksasa yang mencakup hampir separuh populasi dunia—pasar yang selama ini kerap berada di luar radar utama diplomasi ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi sekadar bidak yang digerakkan oleh kekuatan besar, melainkan jangkar yang ikut menentukan arah arus. Keanggotaan BRICS memberi posisi tawar baru: tetap bersahabat dengan Bank Dunia dan IMF, namun kini memiliki alternatif nyata di “kantong sebelah kiri”.

Baik Beijing maupun Washington akan berpikir dua kali untuk mengganggu stabilitas Asia Tenggara, sebab Indonesia kini terhubung langsung dengan dua sirkuit ekonomi global sekaligus.

Jika tirai global disingkap lebih lebar, pertarungan antara G7 yang mapan dan BRICS yang terus menanjak sejatinya adalah pergeseran lempeng tektonik kekuatan dunia. G7 memang masih unggul dalam kekayaan per kapita, namun BRICS telah melampaui mereka dalam kontribusi Produk Domestik Bruto dunia berdasarkan paritas daya beli. BRICS datang dengan energi demografis, kekuatan sumber daya alam, dan pasar domestik yang masif.

Persaingan ini memastikan satu hal penting: tidak ada lagi negara yang bisa bertindak sebagai “polisi dunia” tanpa terlebih dahulu menghitung konsekuensi ekonomi dari tindakannya.

Sebagai pamungkas, ada “senjata senyap” yang tengah diracik di dapur BRICS: de-dollarisasi. Selama hampir satu abad, dominasi militer Amerika Serikat berdiri kokoh di atas fondasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Kemampuan menjatuhkan sanksi sepihak sangat bergantung pada ketergantungan global terhadap greenback.

Ketika Indonesia dan negara-negara BRICS mulai memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal, taring hegemoni tersebut perlahan menumpul. De-dollarisasi bukan sekadar urusan teknis perbankan, melainkan pernyataan politik bahwa keamanan ekonomi dunia tidak boleh disandera oleh satu bendera. Ketergantungan yang menurun pada dolar secara alami akan mengoreksi kemampuan negara besar membiayai perang berkepanjangan.

Perang Dunia III mungkin tetap menjadi hantu yang membayangi sepanjang 2026. Namun selama perut warga dunia dan mesin-mesin industri masih membutuhkan aliran barang yang stabil, Mars—dewa perang—akan tetap terantai di kaki meja para pialang saham dan menteri perdagangan. Dalam dunia yang saling menyandera kepentingan ini, perdamaian bukanlah idealisme kosong, melainkan hasil kalkulasi dingin dari angka-angka yang tak ingin merugi.