Redaksi 
Sugianto, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan kunjungan kerja ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang bertempat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor, Rabu (24/07/24).
TM Kab Bogor – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nanggolah saat melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Komisi hingga Triwulan II Tahun 2024, pada Rabu, (24/07/24) seperti dilansir dari situs resmi jabar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nanggolah mengatakan pembentukan MPP harus menjadi alternatif dalam pelayanan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan mengurus segala bentuk administrasi,” ujar Sugianto dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan kunjungan kerja ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang bertempat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor, Rabu (24/07/24).
Sebagaimana diketahui, pengurusan perizinan dilakukan di dinas terkait DPMPTSP, untuk pengurusan domisili kependudukan berkaitan dengan dinas kependudukan. MPP ini menjadi jawaban atas kemudahan karena pelayanan bisa diberikan dalam satu atap.
“Tujuan dari MPP ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik sehingga dapat dirasakan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” paparnya.
Sugianto melanjutkan, ada 28 instansi yang tergabung dalam MPP Kabupaten Bogor. Berdasarkan jumlah pengunjung per harinya, MPP Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan pengunjung. Ia meminta agar mereka terus mengoptimalkan pelayanan dan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
“Kedepan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena dengan dibangunnya MPP di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan dari berbagai instansi ke dalam satu atap, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat atau mengantri di beberapa lokasi untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (RDI/*)
Info Penulis
