Parkiran Truk LH DKI di Jl Raya Narogong yang Diduga Dijadikan Tempat Penimbunan Solar Bersubsidi Terindikasi Kebal dari Jerat Hukum
Redaksi 
Screenshot link tayang dengan foto terbaru di Jalan Raya Narogong RT 01/06 Cikiwul Bantargebang Bekasi. (Foto/RDI)
TM Bekasi – Parkiran truk LH DKI yang terletak di Jalan Narogong diduga kuat dijadikan lokasi untuk penimbunan solar bersubsidi. Lancarnya kegiatan penimbunan solar dengan memanfaatkan buangan dari truk-truk besar, termasuk truk sampah LH DKI itu terindikasi kebal dari sentuhan aparat penegak hukum.
Pernah diberitakan pada maret 2024 lalu, faktanya aktifitas penimbunan bio solar subsidi pemerintah disignyalir hingga ribuan liter itu masih aman menjalankan kegiatannya.
Dari pantauan media ini, terlihat keluar masuk truk sampah LH DKI yang telah selesai membuangkan sampah di TPA Bantar Gebang mampir ke lokasi yang terletak di RT 01 RW 06 Cikiwul Bekasi.
Diduga kuat terdapat gudang yang terindikasi dijadikan tempat penimbunan solar bersubsidi pemerintah yang menjadi tempat tampung perpindahan solar dari truk sampah dengan menggunakan selang yang terhubung dengan tandon.
Didapat informasi dari penjaja kaki lima didekat lokasi, bahwa aktifitas keluar masuk truk sampah hampir setiap hari hingga malam hari. “Setiap hari itu truk sampah wara wiri keluar masuk, ampe malam,” ujar salah satu penjaja kaki lima saat ditanya oleh media ini, Jumat (27/6/25).
Memanfaatkan truk LH DKI yang diketahui berhak menggunakan solar bersubsidi pemerintah karena telah diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 yang telah dirubah dalam Perpres No 117 tahun 2021, dimanfaatkan oleh para oknum Migas untuk mencari keuntungan.
Hal itu merupakan penyimpangan penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai tujuan atau peruntukan.
Lebih anehnya, lokasi yang cukup strategis dan berada di sisi jalan raya penghubung Bekas–Bogor itu benar-benar terkesan kebal hukum. Padahal, Pertamina telah melarang konsumen membeli bahan bakar minyak (BBM) termasuk bio solar bersubsidi pemerintah untuk dijual kembali.
Aturan yang telah diatur dalam UU Migas Nomor 22 Tahun 2021 itupun disebutkan pada Pasal 53 bahwasanya, siapa saja yang memperjualbelikan kembali BBM Bersubsidi diancam hukum 6 Tahun penjara dan denda maksimal 30 miliar rupiah.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih mencoba mencari informasi prihal pengawasan truk LH DKI dan keperdulian APH dalam menangani dugaan penimbunan solar di Jalan Raya Narogong. (RDI)
Info Penulis
