Pembesian Tanpa Kode TS Pada Proyek APBD 8 Miliar Milik Dinkes Kab Bogor Ditanggapi Pengamat Konstruksi Skaligus Anggota IAKI
Redaksi 
Proyek revitalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) milik Dinkes Kab Bogor (kiri) dan Nurhadi Pakaya, ST selaku pengamat konstruksi (keempat dari kiri). Foto/RDI
TM Kab Bogor – Pengamat konstruksi menghadirkan pandangan dan edukasi terhadap adanya penggunaan besi ulir batangan tanpa memiliki kode TS terhadap pembangunan proyek Pustu Bojong, Klapa Nunggal yang bersumber dana dari APBD pemerintah Kabupaten Bogor.
Nurhayadi Pakaya, ST selaku pengamat konstruksi menilai penggunaan besi tanpa kode TS pada kegiatan konstruksi bangunan tidak dibenarkan prihal akan berdampak terhadap kualitas, kekuatan dan ketahan dari besi yang akan digunakan.
“Ketika penggunaan besi ada yang kurang (kualitasnya), itu akan berpengaruh terhadap struktur bangunan itu sendiri. Dan pastinya jelas berpotensi akan kekuatan atas bangunan tersebut,” ujar Nurhayadi Pakaya, ST yang anggota dari Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia (IAKI) memberikan pemaparannya kepada media ini melalui seluler, Senin (9/6/25).
Meskipun sekedar untuk tambahan pondasi kolom praktis, pengamat Nurhadi menilai, penggunaan besi ulir 13 maupun 16 tetap harus yang memiliki kode TS yang mana selain untuk menunjukkan kelas titik luluh (yield strength) dari besi beton, maupun untuk menentukan harga besi berkesesuaian dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
“Kepastian kode TS pun harus turut disertakan dengan uji tarik besi (uji lab batangan besi ulir tersebut), agar memastikan tingkat kelayakan dari material besi, dan untuk memastikan kekuatan pondasi struktur bangunan. Itu lah bagian dari prinsip-prinsip konstruksi yang harusnya dijalankan untuk lebih memastikan kesesuaian hasil konstruksi bangunan dengan anggaran yang dianggarkan (RAB), serta untuk menghadirkan kepastian kelayakan konstruksi dari potensi gagal konstruksi,” jelasnya.
Diakhir penjelasannya, pengamat konstruksi yang juga menjadi Ketua IAKI Provinsi itupun mempertanyakan peran dari konsultan pengawas pekerjaan yang terkesan ataupun terindikasi lalai dalam pengawasan kegiatan proyek pembangunan yang menggunakan APBD hingga 8 Miliar lebih itu.
“Peran konsultan pengawas pun menjadi pertanyaan ketika adanya penggunaan besi tanpa memiliki kode TS seperti yang jadi temuan dan sorotan teman-teman media. Dengan kondisi tersebut menurut saya PPTK maupun PPK sudah harus mensidak pekerjaan dan langsung segera melakukan uji tarik (uji lab) terhadap material besi yang digunakan pada proyek tersebut. Sekali lagi, untuk memastikan kelayakan dan keamanan ketika telah menjadi manfaat publik nantinya,” tegasnya.
Kembali diinformasikan, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan revitalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Bojong di Kecamatan Klapa Nunggal.
Dalam kegiatan sosial control yang dilakukan pada Sabtu (7/6/25) lalu, tim mendapati adanya penggunaan besi ulir 13 dan 16 yang diduga tidak memiliki kode TS.
Hal itupun tidak dapat terjelaskan oleh pihak konsultan pengawas yang diketahui dari PT. Sewun Indo Konsultan maupun pihak kontraktor PT. Sigmakarya Daya Perkasa saat dikonfirmasi langsung dilokasi proyek yang direncanakan berlangsung hingga 180 Hari Kalender dengan bersumber dari APBD sebesar Rp, 8.038.238,- tersebut. (RDI/Beng)
Info Penulis
