Pemutakhiran Data Simluhtan, Kelompok Tani Berkah Masuk RDKK untuk Akses Pupuk Bersubsidi

TM Lebak – Kelompok Tani (Poktan) Berkah Desa Sumur Bandung kecamatan Cikulur, Lebak-Banten, melakukan pemutakhiran data di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Hal ini terkait dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai syarat utama untuk memperoleh pupuk bersubsidi, jum’at (26/09)

Kepala Desa Sumurbandung, Budi, menyampaikan bahwa selama ini kelompok tani di wilayahnya, termasuk Poktan Berkah, tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, dengan adanya pergantian kepemilikan maupun penggarap sawah, maka pemutakhiran data menjadi sangat penting.

“Yang sudah masuk dalam RDKK insyaAllah aman. Tapi karena ada pergantian pemilik dan penggarap sawah, maka perlu update data. Masih ada beberapa yang telat pada periode awal tahun kemarin, jadi sekarang kesempatan untuk mengusulkan,” jelas Kades Sumur Bandung.

Langkah ini juga sekaligus mendukung program Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat desa.

Di Desa Sumur Bandung terdapat 10 kelompok tani aktif. Hari ini, 2 kelompok yakni Tani Berkah dan Sritanjung mendapatkan pendampingan langsung dari penyuluh pertanian.

Berikut daftar 10 kelompok tani di Desa Sumur bandung:

Sri Asih
Marga Mulya
Srikandi
Gairah Tani
Sanding Mandiri
Harapan Jaya
Kapunduhan
Sri Tanjung
Parigi
Tani Berkah.

Poktan Tani Berkah sendiri merupakan kelompok baru yang terbentuk pada awal 2024. Kelompok ini lahir dari pemekaran Poktan Parigi yang sebelumnya memiliki cakupan wilayah hingga 70 hektare. Demi efektivitas dan pemerataan, dilakukan pemekaran dengan membentuk Poktan baru, yakni Tani Berkah.

Lebih lanjut Budi, mengaku bersyukur atas keberadaan kelompok tani yang aktif, namun ia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan bersama.

“Alhamdulillah, kelompok tani kita berjalan baik. Namun, masih sangat butuh dukungan irigasi, jalan usaha tani, serta saprotan. Dari hasil identifikasi, kebutuhan irigasi tersier kurang lebih 9,7 km, sementara yang layak baru sekitar 2 km. Untuk jalan usaha tani kebutuhannya kurang lebih 10,5 km. Artinya, PR kita masih banyak dan butuh dukungan dari supra desa: Pemda, Pemprov, maupun Pemerintah Pusat,” harapnya. (BEN)