TM Lebak – Proses pendaftaran ulang di SMP Negeri 2 Rangkasbitung menuai sorotan. Sejumlah orang tua siswa mempertanyakan kewajaran dan minimnya transparansi dalam pungutan biaya yang dikenakan pihak sekolah saat pengiriman ulang data siswa secara daring.
Dalam praktiknya, orang tua diminta menyerahkan kembali data siswa melalui sekolah untuk dikirim secara online. Namun, proses ini dibarengi dengan pungutan yang bervariasi antara Rp7.500 hingga Rp15.000 per siswa, tanpa penjelasan resmi mengenai dasar dan peruntukannya.
“Kami tidak mempermasalahkan besar kecilnya. Tapi harusnya ada penjelasan terbuka, dikumpulkan orang tua dan disampaikan untuk apa uang itu digunakan,” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta namanya tidak disebut.
Keluhan serupa juga disampaikan orang tua lainnya.
“Jangan seolah-olah dipaksa setor, tapi alasannya tidak jelas. Kalau memang butuh biaya untuk perangkat atau sistem, kami ingin tahu siapa yang menentukan, dan kenapa tidak seragam nominalnya,” ucap wali murid lainnya.
Sejauh ini, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi atas pungutan tersebut. Sementara itu, dalam aturan pendidikan nasional, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan tanpa dasar hukum atau keputusan bersama dengan komite sekolah dan orang tua siswa.
Akademisi pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan bahwa praktik pungutan seperti ini rawan disalahgunakan.
“Transparansi adalah prinsip utama. Sekecil apa pun nominalnya, jika tidak dijelaskan secara terbuka dan disepakati bersama, bisa dikategorikan sebagai pungutan liar,” tegasnya.
Masyarakat dan orang tua siswa mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk segera melakukan klarifikasi terhadap SMP Negeri 2 Rangkasbitung serta mengawasi praktik serupa di sekolah-sekolah negeri lainnya.(Rusli)
