Poco Leok Kembali Memanas : Hentikan Dugaan Intimidasi dan Kekerasan Pada Warga dan Jurnalis!

Upaya paksa telah berulang kali dilakukan oleh PLN, namun berulang kali juga dihadang oleh ratusan warga. Penghadangan yang dilakukan oleh warga dari sepuluh komunitas adat di Poco Leok, mulai dari komunitas masyarakat adat Gendang Mucu, Mocok, Mori, Nderu, Cako, Ncamar, Rebak, Jong, Tere, dan Lungar, merupakan yang ke-26 kali sejak 2022 dan nyaris selalu berhadapan dengan kekerasan oleh aparat keamanan.

Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok ini dikerjakan oleh PT PLN, dan didanai oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Bank Pembangunan dan Investasi asal Jerman.

Pendanaan dari KfW diteken pada Oktober 2018 lalu, yang merupakan perjanjian utang langsung tanpa jaminan antara Pemerintah Jerman dengan Perseroan Terbatas PLN, untuk pendanaan Geothermal Energy Programme sebesar 150 juta EUR.

Dana utang KfW tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan Unit V PLTP Ulumbu, Unit 2 dan 3 PLTP Mataloko. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pada 3 September lalu, dua anggota tim independen yang dibentuk Bank KfW mengunjungi Poco Leok dan beraudiensi dengan warga.

Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, PLN memburu pengerjaan operasi panas bumi tersebut–yang notabene mengabaikan penolakan warga yang masih terus berlangsung–dengan mengerahkan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.

Sementara itu, pada forum Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) ke-10 yang berlangsung 18-20 September 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Presiden Jokowi dalam pidatonya meminta untuk memangkas proses pengurusan izin operasi geothermal yang dianggap terlalu lama. Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga hadir pada forum tersebut pun memberi jaminan akan memangkas proses perizinan dan durasi waktu yang dianggap lama dan menyulitkan investasi.

Info Penulis

Redaksi

administrator

See author's posts