Proyek Pembangunan Jaldes Siluman di Desa Sukaharja Sukamakmur Tuai Sorotan Tajam
Rendy 
Kepala Desa, Kantor Desa dan pekerjaan proyek Jalan Desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Foto/Karim)
TM Kab Bogor – Seolah ditutup-tutupi, pengerjaan jalan yang berlokasi di kampung gunung batu dua RT 005/009 Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor menuai sorotan. Proyek pekerjaan jalan desa yang diduga kuat menggunakan anggaran dana desa justeru berasa layaknya pekerjaan proyek siluman dikarenakan tidak adanya papan proyek (papan informasi) di lokasi.
Dengan tidak adanya transparansi soal pekerjaan jalan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi segelintir warga masyarakat, apakah itu jalan desa yang lokasinya dipindah atau jalan milik para pengembang yang investasi di area tersebut, selain terbilang baru jalan desa yang sesungguhnya sudah tertutup oleh perkebunan milik pribadi.
Menurut beberapa warga, saat ditanya mengenai jalan tersebut, mengatakan tidak tau menau mengenai pembangunan jalan tersebut, entah pemdes yang membangun atau siapa, karena setahunya jalan desa penyambung kampung gunung batu dua dan gunung batu tiga bukanlah itu, melainkan yang kini sudah jadi perkebunan milik pribadi.
“Saya tidak tahu pak mengenai pembangunan jalan tersebut, karena setau saya itu jalan baru bukan jalan desa, jalan desa penghubung antara gunung batu dua dan tiga itu yang sekarang ditutup oleh perkebunan,” ujar salh satu warga kepada media ini, Kamis (12/9/25).
“Saya aja tau dari bapa bapa ini kalau itu jalan proyek desa, kirain jalan milik pengembang soalnya enggak ada papan kegiatan nya, kalau di tempat lain kan suka ada terus yang kerja juga bukan warga sini, jalan desa tersebut dari jaman dulu sudah ada cuman di beli sama bos orang jakarta kalau ke sini juga pake helikopter, mungkin jalan itu sudah di ganti oleh bos yang dulu beli jalan itu yang kini sudah jadi perkebunan milik pribadi,” ujar warga lainnya di desa sukaharja.
Terpisah, saat di konfirmasi via pesan whatsapp Kepala desa sukaharja atikah tidak menjawab dan bungkam, sampai saat berita ini diterbitkan belum ada keterangan yang pasti soal pembangunan jalan tersebut, apakah jalan tersebut milik pengembang yang investasi dilokasi tersebut, atau jalan desa yang kini berpindah lokasi.
Untuk diketahui, tidak memasang papan proyek pada pekerjaan yang dibiayai negara (APBN/APBD atau Dana Desa) melanggar hukum karena tidak memenuhi kewajiban transparansi dan akuntabilitas publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait lainnya. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi administratif dan berpotensi masuk ke ranah pidana korupsi jika terjadi penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara. (Karim)
Info Penulis
