Wajibkan Ada Surat Tugas Resmi dari Kementrian, Pengawas Proyek Revitalisasi SMPN 01 Sukamakmur Kucilkan Giat Sosial Control Wartawan
Redaksi 
Proyek bantuan pemerintah program revitalisasi di SMPN 01 Sukamakmur yang hanya mengijinkan giat control sosial dengan kelengkapan ijin surat tugas dari kementrian. (Foto/RDI)
TM Kab Bogor – Keberlangsungan kegiatan pekerjaan proyek revitalisasi SMPN 01 Sukamakmur mengukir irisan tajam berupa pengucilan marwah insan PERS dengan adanya sikap penolakan terhadap giat jurnalis (sosial control) yang dilakukaan tim media ini.
Dengan menekankan keharusan adanya surat tugas resmi dari Kemendikdasmen (kementrian), pihak konsultan pengawas yang tidak tertera dari CV ataupun PT mana pada papan proyek, menyatakan penolakannya terhadap konfirmasi tim jurnalis terkait proyek yang dibiayai oleh bantuan kemendikdasmen sebesar Rp. 928.000.000,-
“Jadi kalau bapak tidak ada surat tugas dari kementrian maka saya tidak mau menanggapi konfirmasi bapak atas sosial control yang bapak jalankan. Saya saja konsultan pengawas pegang surat tugas dari kementrian untuk mengawasi kerjaan tersebut,” ujar Fauzan yang mengaku sebagai konsultan pengawas saat dikonfirmasi melalui wa, Kamis (25/9/25).
Ironinya, fungsi pengawasan dari yang bersangkutan (konsultan pengawas) justeru tidak dijalankan dengan seharusnya. Dimana faktanya kegiatan pekerjaan di hari Kamis (25/9/25) berjalan tanpa ada pihak pengawas guna mengawasi kegiatan tersebut.
Adapun dampak terkait penolakan konfirmasi konsultan pengawas dengan dasar tidak adanya surat tugas dari kementrian, tim media belum bisa mendapat jawaban atas adanya dugaan terkait mutu holllo yang digunakan pada konstruksi revitalisasi bangunan.
Mengacu pada UU PERS No 40 Tahun 1999, diterangkan bahwa bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Pasal 18 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Mandor pekerja tidak menampik temuan dugaan kurangnya mutu kualitas dari holllo yang digunakan. Dalam pernyataannya, mandor menegaskan akan menginfokan kepada pengawas dan Kepala Sekolah terkait hollo tersebut.
“Iya nanti kalau memang menurut pengawas ataupun Kepsek kualitas hollo memang seperti yang akan bilang, pastinya akan kami dorong untuk diganti pak. Karena untuk hollo dan baja ringan kebetulan bukan tanggung jawab kami pak,” ungkap Mandor.
Dari pihak sekolah, perwakilan Guru saat ditemui tidak dapat memberi keterangan lebih lanjut, dan menegaskan bahwa Kepala Sekolah sedang tidak ada di sekolah.
Untuk diketahui, ketiadaan konsultan pengawas bisa membuka celah bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pelaksanaan proyek, karena tidak ada kontrol yang memadai dari pihak independen.
Menurut Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017, pengawasan konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dokumen kontrak, standar teknis, dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup aspek mutu, biaya, dan waktu. (RDI)
Info Penulis
