Redaksi 
Sekda Kabupaten Cirebon Saat ikuti Pembahasan dampak Pembebasan BPHTB terhadap MBR dan PAD Kamis(02/10/2025) Di Alam Manis Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
T M , Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan rapat koordinasi untuk membahas implementasi kebijakan pengiriman Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat rendah (MBR).
Kegiatan tersebut berlangsung di Alam Manis, Kecamatan Beber, Kamis (2/10/2025). Rapat ini menjadi forum strategi untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pro-rakyat sekaligus menganalisis dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa kebijakan pembebasan ini harus dipandang sebagai bagian dari strategi fiskal yang berkeadilan.
“Kebijakan ini berpihak pada sosial tanpa mengabaikan keuangan. Namun, kita juga harus berhati-hati, karena pengecualian BPHTB dan PBG diperkirakan berpotensi mengurangi PAD hingga Rp20 miliar,” ujar Hendra.
Hendra menyebutkan, potensi kerugian pendapatan dari sektor BPHTB diperkirakan mencapai Rp15 miliar atau sekitar 17% dari total penerimaan BPHTB.
Sementara dari retribusi PBG, potensi kerugian berkisar antara Rp4 hingga Rp5 miliar, atau 31% dari target Rp13 miliar.
“Maka diperlukan kecermatan dalam merancang kebijakan, agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban belanja publik, pelayanan, dan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan, dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini telah diatur melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 dan 2 Tahun 2025.
Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait program percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana menuturkan, rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antar. lembaga dalam menjalankan kebijakan pembiayaan BPHTB dan retribusi PBG secara efektif.
“Kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, seperti PPAT, notaris, asosiasi perumahan, hingga kepala OPD, memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap PAD,” jelas Erus.
Ia menambahkan, terdapat empat tujuan utama dari rapat ini, yaitu menyampaikan dasar hukum dan teknis pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi dampak terhadap PAD, menyusun langkah koordinatif yang berkelanjutan, dan memperkuat sinergi antar lembaga pelayanan kepada MBR.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, termasuk pejabat pembuat akta tanah (PPAT), notaris, asosiasi pengembang, serta kepala perangkat daerah dan badan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. (Mahmud).
Info Penulis
