Heryanto Boo, S.H., perwakilan Tim Hukum dan Advokasi Masyarakat Desa Bobo. (Foto/TM)
Untuk menghindari konflik yang lebih besar, masyarakat dan aktivis lingkungan mendesak Pemkab Halsel dan PT IMS untuk:
1. Membuka akses penuh terhadap dokumen Rencana Induk PPM, agar masyarakat mengetahui secara jelas program yang akan dijalankan dan sejauh mana manfaatnya bagi mereka.
2. Melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi independen dalam pembahasan dan pengawasan program PPM.
3. Membentuk mekanisme pengawasan independen, guna memastikan bahwa implementasi PPM sesuai dengan kebutuhan warga lingkar tambang.
4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pertambangan, untuk menghindari praktik korupsi dan manipulasi.
Heryanto Boo menegaskan bahwa PPM bukan sekadar syarat administratif bagi perusahaan tambang untuk terus beroperasi, melainkan tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka.
“Jika transparansi tidak ditegakkan, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan membawa isu ini ke ranah hukum dan mendesak Kementerian ESDM untuk mengevaluasi ulang izin PT IMS. Kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak!” pungkasnya.
About The Author
