Tunjangan DPRD Kota Cirebon Di Nilai Tidak Pro Rakyat.

TM,Cirebon-Surat Keputusan (SK)Perwali no 5 tahun 2025 Pasal 18 dan 23 terkait Tunjangan anggota DPRD Kota Cirebon menuai kritik,dari tokoh masyarakat Kota Cirebon pasalnya, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota legislatif Kota Cirebon di Nilai begitu fantastis dan tidak seimbang terhadap ekonomi masyarakat yang rendah.

Hal tersebut diungkapkan oleh H.Suryana Tokoh Masyarakat Kota Cirebonyang juga mantan Ketua DPRD Kota Cirebon,kepada mediakemarinKamis(5/9/2025).”Terkait dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon saat ini hanyalah pemborosan anggaran,dimana letak efisiensi nya ,”ungkap H.Suryana.

Jangan sampai masyarakat”lanjutnya “menilai Wali kota sudah mati rasa,lantaran mengambil Keputusan Perwali yang tidak sesuai dengan situasi saat ini,yg dapat menimbulkan kecemburuan sosial ekonomi bagi masyarakat di bawah.”

H.Suryana menilai ” Saat ini stabilitas ekonomi masyarakat Kota Cirebon secara menyeluruh hingga lemahnya ekonomi skala Nasional sangat nyata, nampak sekali kesenjangan sosial yang terlihat.”paparnya.

Sebaiknya Walikota (Effendi Edo)mengkaji ulang Perwali tersebut,atau merevisinya,karena saya meyakini Perwali tersebut telah melukai hati masyarakat kota Cirebon khususnya.

H.Suryana menambahkan,”Perwali terkait tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Cirebon saja sudah berkisar 70/80 juta,belum lagi dari yg lainnya seperti Tunjangan representasi, tunjangan keluarga,tunjangan beras,tunjangan komunikasi,tunjangan paket, tunjangan reses dll.yang jelas jika dikalkulasikan nilainya sangat besar perbulannya,”tuturnya.

Kami harap walikota cepat merevisi Perwali, tunjangan wakil rakyat yang menghebohkan itu, dan selalu mengedepankan program sosial yang di nilai mampu membantu ekonomi masyarakat Kota Cirebon secara berkala”,Tandasnya.(Mahmud).

Info Penulis

Redaksi

administrator

See author's posts