TM Depok – Molornya pekerjaan pembangunan akses jembatan penghubung perumahan Jati Jajar yang berada di Jl. Bogor Raya, Kelurahan Jatijajar, Tapos, mendapat sorotan dari Ketua GNPK-RI Kota Depok Ir. Patar Hutabarat. Disebut oleh dia, Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pembangunan Penggantian Jembatan Simpangan Jl. Raya Bogor-Jl. Perumahan Jatijajar diduga tidak sesuai aturan.

“Perumahan Jatijajar hal ini akan sulit dilaksanakan dengan penambahan waktu maksimum 50 hari sesuai Undang-undang yang menurut hitungan kami akan berakhir 14 Februari 2023. Menurut beliau jembatan jatijajar ini bukan selesai sampai pemasangan girder dan lantai, namun masih ada ornamen yang akan dipasang diatas jembatan sesuai perencanaan awal,” ujar Patar Hutabarat memberikan keteranganya kepada media ini, Minggu (5/2).

Patar yang juga merupakan warga dari perumahan jatijajar, juga menyampaikan ada banyak hal yang akan kita sampaikan ke Inspektorat tentang pelaksanaan proyek ini, yang pertama anggaran APBD 2022 sudah disahkan April 2022, namun lelang kenapa di akhir tahun.

“Tahapan lelang di UPBJ Kota Depok terjadi ulang tender karena administrasi tidak lengkap, namun setelah lelang ulang perusahaan pemenang tender adalah peserta lelang pertama yang nilai penawarannya naik ratusan juta. Perlu Inspektorat menyelidiki apakah benar hanya kebetulan..? Banyaknya informasi dilapangan yang menyatakan koordinasi yang rumit dan memerlukan biaya,” tegasnya.

Diterangkan secara rinci oleh Patar, Pengertian Perpanjangan waktu berbeda dengan Pemberian kesempatan, yakni, Perpanjangan waktu adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak disebabkan perubahan lingkup pekerjaan, keadaan kahar/force majeure atau peristiwa kompensasi. Apabila Penyedia diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan maka penyedia tidak diberikan sanksi.

Pemberian kesempatan adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak yang diberikan oleh PA/KPA/PPK kepada penyedia yang disebabkan kesalahan penyedia. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Disisi lain, dilansir dari portal berita depok, Kadis PUPR Kota Depok menanggapi dengan optimis atas pekerjaan proyek jembatan tersebut.

“Kami optimistis proyek Jembatan Jatijajar rampung tepat waktu setelah dilakukan addendum atau perpanjangan waktu pengerjaan. Saat ini progresnya sudah 80 persen,” ujarnya, pada kamis (2/2).

Terpisah, Ivan M, S.H Ketua Umum LSM Mitra turut memberikan pandangannya atas keterlambatan proyek jembatan dengan nilai HPS yang tertera di LSPE sebesar Rp, 6,638.585.606,00,- itu berharap pihak PUPR Kota Depok dapat bersikap tegas kepada perusahaan pelaksana atas proyek itu.

“Apakah setelah perpanjangan waktu pekerjaan sudah selesai 100 persen, apabila tidak selesai pada tanggal 14 Februari 2023 maka Perusahaan pelaksanan (PT. Sudut Siku) harus dicantumkan dalam daftar hitam,” tegas Ivan.
(Tim)

Editor : Rendy Mamesah

TM Depok – Proyek pembangunan jembatan Jati Jajar, diduga jual Besih bekas jembatan. Hal ini di Ungkapkan oleh tors yang merupakan warga perumahan Jatijar saat ditemui dilokasi, pada Kamis (2/3), di Komplek Perumahan Jatijajar, Kecamatan Tapos Jl, Raya Bogor), Tapos Depok Jawa Barat.

Dalam pekerjaan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (DPUPR) kota Depok, selaku penanggungjawab kegiatan dengan senilai Rp 6.638. 585. 606.94 miliar.

“Sedangkan sumber dana dari APBD kota Depok tahun 2022 sebagi pelaksana CV, Sudut Siku, konsultan CV, Minora namun di perjalanan pertanyakan oleh masyarakat hasil pembongkaran jembatan yang tidak jelas ujungnya,” kata Tors.

Sebagaimana perjanjian kontrak kerja bisa terjadi pasalnya, selama 75 hari kalender yang mulai dari 13 Oktober 2022, namun, dibulan Desember 2022 belum juga rampung, meski sudah diberi penambahan waktu selama 31 hari (Adendum).

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh keadaan bencana alam atau pos mejer, itu juga di perhitungkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kota Depok atas keterlambatan pekerjaan. Ironinya pekerjaan jembatan tidak tuntas 100 persen dikerjakan oleh pihak kontraktor. Namun pelaksanaan pekerjaan meng-klaim sudah 80 persen, kata Tors warga Jatijajar, melalui selulernya, Kamis (02/02/2023).

Menurut Tors, sepengetahuannya jembatan jatijajar tersebut masih bagus, tapi kenapa harus di bongkar, ini kan menjadi pertanyaan kami, imbuh dia. Infonya, jembatan jatijajar disinyalir ada kompensasi CSR dari proyek gedung bangunan Depok Logistik Property (DLP), yang konon ada pengusaha Lapindo investasi kerjasama dengan perusahan ritel “SHOPIE”.

Mengenai rekanan yang mengerjakan proyek jembatan jatijajar sesuai Perpres No, 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Permen PUPR No, 7 tahun 2021 dan Standar Operasional Prosedural (SOP) Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110Rev : 01. Meski sudah diberi penambahan waktu selama 31 hari (Adendum), belum tuntas dikerjakan, warga pengguna jembatan rada kesal jembatan juga rampung dikerjakan, cetusnya.

Selain pekerjaan jembatan, warga juga mempertanyakan bekas besi jembatan dan gapura yang di bongkar, besi bekasnya dipertanyakan, apakah di jual di simpan atau dimana, disimpan itukan aset negara.

Tos mengatakan bahwa, “besi bekas jembatan dan gapura yang diperkirakan ratusan ton tersebut habis terjual,engga mungkin di disimpan di gudang itu, pasti di jual oleh oknum DPUPR kota Depok,” ujarnya.

“Perlu diketahui oleh pihak DPRD Depok dan Kejaksaan, karena ini merupakan aset Negara,” pungkas Tors.

Informasi yang di himpun wartawan, di lapangan warga tors mengatakan Jembatan jatijajar merupakan fasilitas masyarakat, dimana ada bangunan besar Depok Logistik Property (DLP) disamping tak jauh dari proyek jembatan jatijajar yang dikerjakan oleh PT, Total.

Menurut lurah Jatijajar Mujahidin, besi bekas Jembatan dan Gapura sebelum di bawa dan disimpan tentu di data dahulu oleh pihak Aset di pemerintahan kota Depok, kemudian disimpan di gudang Dinas PUPR kota Depok, jelasnya saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Rabu (01/02/2023).

Soal harga besi bekas Jembatan dan gapura, secara keseluruhan, saya tidak tahu persis, tapi sudah terdata oleh pihak penyimpanan aset terang lurah Mujahidin.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR kota Depok Citra Indah Yulianty, pada saat di konfirmasi melalui via Wa Jumaat 3/3-2023, mengatakan membantah, karena apa yang tuduhan tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Kami PUPR kota Depok, tidak pernah melakukan penyelewengan seperti yang di tuduhkan, media massa dan media sosia. Karena Jembatan Jatijajar kondisinya di bawah sudah rusak mau menunggu ambruk kalau sudah ambruk yang di salahkan pemdah lagi.

Nah makanya DPRD kota Depok, menunggu ambruk dulu, tapi kita bongkar dan di bangun kembali, kata,”Citra.

Lebih Jau lagi, Citra, Indah Yulianty mengatakan bahwa, pembangunan jembatan Jatijajar, saat ini sudah usia 30 tahun, dan tidak pernah direnovasi atau di perbaiki, kecuali atasnya saja yang di aspal, tegasnya Citra.

Nanti kaya pospol di sebelahnya jembatan, untungnya tidak ada yang korban jiwa pas ambruk ini pasti Pemda Depok yang disalahkan, apalagi kalau ada yang korban, ini kita antisipas, kata,”Citra.

Terkait dengan Besih itu ada barangnya, kita sudah penyerahan, tinggal di eksekusi dengan BKD kota Depok tandasnya Citra Indah Yulianty. (zis)