Apindo: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan Atasi Kemelut Kuota Gas Industri di Banten
Redaksi 
Ketua Apindo Banten Yakub F. Ismail (kiri) Foto/TM.
Yakub lantas menyoroti masalah ini dengan menyebut setidaknya dampak dari kebijakan efisiensi ini membuat biaya produksi melonjak tinggi ditambah penurunan kapasitas produksi di Banten.
“Selain itu, juga terjadi keterlambatan pemenuhan order mengingat waktu produksi yang menjadi lebih lama dan sangat terpaksa perusahaan melakukan efisiensi karyawan (PHK),” ujarnya.
Ia khawatir bila tanggal 18 Agustus nanti dengan adanya anjuran agar industri di Banten perlu mencari energi alternatif akan menimbulkan dampak yang jauh lebih parah.
“Dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan kelumpuhan industri di berbagai sektor pengguna gas PGN,” tandasnya.
Yakub menandaskan bahwa setelah merespons situasi ini, Apindo juga telah menggelar pertemuan dengan pihak PGN.
Adapun hasil pertemuan tersebut langsung ditanggapi pihak PGN yang menyebutkan kalau PGN telah menghilangkan kuota harian pemakaian gas mulai tanggal 13 Mei 2024.
Berikutnya, PGN menetapkan kuota bulanan yaitu sebesar 60% dari nilai kontrak. Pemakaian di atas 60% dikenakan pinalti hingga 2x dari harga normal menjadi USD 14.1/MMBTU.
Info Penulis
