Redaksi 
Perdebatan persoalan tanah yang terletak di Jalan Sukanegla No. 42B, Antapani Kulon, Kota Bandung antara pihak yang merasa memiliki. (Foto/FWJI)
Sebagai edukasi bagi masyarakat bersumber dari https://wahyudisinuraya.com/memahami-undangan-klarfikasi-dari-kepolisian-republik-indonesia/ bahwa dalam ketentuan KUHAP, tidak ditemukan istilah “undangan klarifikasi” Ketentuan itu dapat dirujuk dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
Selain itu, Pasal 227 KUHAP juga mengatur mengenai pemanggilan.
Istilah “undangan klarifikasi” juga tidak ditemukan dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap), baik dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karena itu, muncul pertanyaan: apa dasar hukum yang digunakan kepolisian dalam mengirimkan “undangan klarifikasi” kepada terlapor? Apa yang melatarbelakangi munculnya istilah tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan?
Undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh kepolisian kepada terlapor dapat memiliki dua makna.
Pertama, sebagai bentuk ultimum remedium. Dalam konteks ini, undangan klarifikasi bertujuan untuk menggali kebenaran laporan sebelum ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau penyidikan. Penyidik mencari second opinion atas peristiwa hukum yang dilaporkan. Dengan kata lain, penyidik tidak serta-merta memanggil seseorang sebagai saksi atau tersangka, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan informasi tambahan atau alat bukti untuk memastikan posisi kasus yang ditangani.
Jika dalam proses klarifikasi ini tidak ditemukan keyakinan atau alat bukti yang cukup, maka penyidik dapat menghentikan kasus tanpa harus meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
Dan yang kedua sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Disisi lain menurut Tony, undangan klarifikasi dapat menjadi ajang tindakan penyidik yang tidak profesional. Dalam beberapa kasus, proses klarifikasi digunakan untuk menekan terlapor dan bahkan menjadi alat negosiasi tertentu di luar jalur hukum (bargaining).
Jika penyidik tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka praktik ini berpotensi bertentangan dengan asas due process of law dan dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).
Dalam Pasal 56 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa penyidik dapat memanggil seseorang guna dimintai keterangan, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa paksaan. Namun, ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebut istilah “undangan klarifikasi”.
Oleh karena itu, dasar hukum undangan klarifikasi masih dipertanyakan dan tidak sejalan dengan asas hukum yang berlaku, seperti lex scripta (hukum harus tertulis) dan lex certa (hukum harus jelas). (Red)
sumber: FWJ Indonesia DPD Jabar
Info Penulis
