Dibebankan Duit Pribadi buat Bayar Tukang dan Beberapa Matrial, Program RTLH Di Desa Srogol Dikeluhkan Penerima Manfaat
Redaksi 
Rumah penerima manfaat program RTLH di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. (Foto/RDI)
TM Kab Bogor – Program bantuan provinsi (Banprov) Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jawa Barat berupa pembangunan RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) di Kp Srogol Desmod, Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor justeru dikeluhkan dan menjadi beban bagi penerima manfaat.
Harus mengeluarakan kroscek pribadi untuk membeli material cat dan keramik, dan penggunaan material yang diduga tidak sesuai spek menjadi keluhan (A) salahsatu warga penerima manfaat di Desa Srogol.
“Cat sama bambu kami disuruh beli 300ribu sama 200ribu pak. Ini bayar tukang sudah 5 hari kerja pun tanggungan kami. Karena 2juta untuk kerja tukang yang dibayar oleh orang desa sudah selesai kerja nya pak tapi ini bapak liat masih banyak yang belum selesai,” ujar Ibu A dengan didampingi cucu nya saat dikonfirmasi langsung dilokasi RTLH, Selasa (7/10/25).
Bahkan, Ibu (A) bersama cucunyq yang juga harus ikut membantu tukang mengerjakan hunian neneknya tidak pernah merasa mengetahui detail pembelian material yang digunakan untuk pembangunan RTLH dengan anggaran Rp. 20.000.000,- (17.5 juta untuk belanja matrial, 2juta untuk tukang dan 500rb operasional).
“Saya mah tidak tau soal belanja matrialnya pak. Yang belanjakan itu pak Abas dari desa. Dan yang suruh beli bambu dan cat itu ya si pak Abas,” terangnya.
“Intinya yang buat saya kepikiran soal buat bayar tukang. Karena kalau kata cucu saya kerjaan masih lumayan lama. Lantai keramik saja belum ada pak. Kondisi rumah masih berantakan seperti ini pak,” keluhnya seraya menunjukkan beban pikiirannya.
Menggali soal total anggaran penggunaan matrial, awak media berhasil menemui pemilik toko bangunan (matrial) untuk bisa mendapat informasi lebih lanjut soal total pembelanjaan matrial yang dibelanjakan oleh LPM untuk 40 unit rumah penerima manfaat RTLH.
“Iya betul pak. Pemdes Srogol belanja matrial untuk pembangunan RTLH di tempat kami. Intinya kami disodorkan jenis-jenis matrial dan jumlahnya dengan estimasi Rp. 17,5juta untuk per rumah. Kalau jenisnya, seperti besi kaso, pasir, semen dan hebel kang,” ujar Bos Botak selaku pemilik matrial.
Yang cukup disayangkan, pemilik matrial enggan memperlihatkan rincian list bon (kwitansi) pembayaran atas orderan dari LPM (Abas) untuk keselurahan 40 unit rumah penerima bantuan RTLH program kesejahteraan sosial Banprov Jawa Barat guna bisa dikonfrontir dengan fakta matrial yang tiba di rumah penerima manfaat.
“Pada dasarnya semua matrial yang dipesan pak Abas sudah kami kirim. Terkait rincian pembayaran bisa ditanyakan saja ke Pak Abas karena sudah kami serahkan pak. Iya pembayaran melalui transfer, tapi saya lupa di transfer dari atasnama siapa nya,” kata dia.
Terpisah, Asep Irwan Kuswara, Kepala Desa Srogol saat dikonfirmasi memberikan penjelasan justeru berbanding terbalik dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh narasumber (Ibu A).
“Segala sesuatu terkait tekhnis pembangunan RTLH sudah dirembukkan oleh seluruh penerima manfaat pak. 40 penerima manfaat pun telah menyetujui berbagai tekhnis yang telah dijelaskan. Termasuk soal ada beberapa item matrial yang tidak ada di rab,” ungkap Kades Srogol di kantor desa saat dikonfirmasi.
Kades mengklaim bahwa kegiatan pembangunan RTLH program Disperkim Pemprov Jabar sudah berkesesuaian dengan regulasi yang telah ditentukan. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah menandatangani fakta integeritas prihal pelaksanaan pembangunan RTLH dengan pihak Disperkim.
“Kami sudah neken fakta integritas kang. Jadi insyallah jauh lah dari yang dikhawatirkan. Soal soal penggunaan anggaran harus dari pribadi, itu pun sudah dirapatkan dan penerima manfaat tidak ada yang berkeberatan karena memang seperti itu regulaasinya. Bahkan saya sempat mengatakan bila keberatan ya sudah dilimpahkan saja ke penerima manfaat yang lain. Karena masih banyak warga lain yang mengharapkan,” cetus dia.
Kades yang juga merupakan ketua APDESI Kecamatan Cigombong itu kembali menegaskan kembali kepada media bahwa program RTLH diwilayahnya siap dipertanggungjawabkan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan. Kades pun memastikan pelaksanaan pembangunan dijalankan dengan pengawasan TFL Disperkim dan monitoring LPM.
“Kegiatan diawasil langsung oleh tim TFL Disperkim pemprov dan tim monitorung aparatur desa yang diamanahkan kepaada LPM kami. Jadi sekalilagi insyallah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuannya,” tegas Kades.
Meskipun pada realitanya, terdapat beberapa warga penerima mafaat yang justeru tidak habis pikir dengan adanya keharusan mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan material yang disebut tidak dianggarkan pada program pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Disperkim Pemprov Jawa Barat. (RDI)
Info Penulis
