Geram Lihat Papan Proyek Ditancap Dibatang Pohon, Advokat Perduli Lingkungan Bakal Somasi Kontraktor CV Kenari Grafika
Redaksi 
Papan proyek dipasang dibatang pohon di Jl Babakan Madang, Kabupaten Bogor. (Foto/RDI)
TM Kab Bogor – Inisiatif penancapan (pemasangan) papan informasi pada badan (batang pohon) proyek program penyelenggaraan jalan milik DPUPR Kabupaten Bogor di Jl Babakan Madang yang dikerjakan oleh CV Kenari Grafika berpotensi untuk disomasi.
Pasalnya, selain terindikasi telah merusak ekosistem pepohonan, pemasangan papan proyek bukan dengan tiang penyangga juga memicu adanya dugaan praktek korupsi anggaran dari proyek yang dibiayai APBD sebesar Rp 369.000.000,- tersebut.
Menindaklanjuti prihal temuan pada giat journalisem investigation jurnalis tersebut, Advokat Richard Angkuw dari Kantor Hukum Richard Angkuw & Partners yang memiliki keperdulian akan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup menegaskan siap mendukung dengan memberi masukan untuk melayangkan somasi kepada CV Kenari Grafika sebagai pihak penyedia (pelaksana).
“Itu bukan sekedar kelalaian namun ada potensi kesengajaan mengakali anggaran yang telah dituangkan di RAB kegiatan proyek. Ada juga potensi perbuatan melawan hukum dari dasar merusak kelestarian lingkungan. Dan kami bersama teman-teman dari media TabloidMantap untuk somasi pelaksana (penanggungjawab) pada proyek APBD itu,” ujar Advokat Richard Angkuw yang akrab disapa Ricky Angkuw saat ditemui di kantornya di Bogor, pada Rabu (15/10/25).
Advokat yang mendukung program kelestarian lingkungan hidup oleh Gubernur KDM itupun menilai tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa harus bisa segera di proses lebih lanjut baik oleh pihak pemilik proyek, maupun unsur Aparat Penegak Hukum (APH) guna mencegah terulangnya pengabaian serupa.
“Ini case (kasus-red) terlihat sepele. Tapi karena ada indikasi perusakan ekosistem lingkungan dan dugaan korupsi dibalik nancepin paku untuk gantung papan proyek itu, maka iya harus di tindaklanjuti lebih lanjut,” tegasnya.
“Dan kami dari Kantor Hukum Richard Angkuw & Partners telah mendapat gambaran dan penjelasan secara terinci oleh teman media TabloidMantap yang menjalankan kegiatan investigasi lapangan. Dan kami menilai ada potensi pelanggaran hukumnya yang akhirnya kami gulirkan inisiatif somasi kepada pihak penyedia jasa,” sambung dia.
Dijelaskan lebih lanjut, Ricky memastikan sedang mendalami potensi-potensi pelanggaran terkait pemasangan papan proyek di badan pohon clipus itu. Dan secepat mungkin draft somasi yang akan dilayangkan kepada pihak penyedia jasa (pelaksana).
Sanksi yang dapat dikenakan mencakup:
1. Dasar Hukum yang Berlaku
– UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
– Pasal 69 ayat (1) melarang perbuatan yang merusak lingkungan hidup, termasuk pohon.
– Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara hingga 3 tahun atau denda hingga Rp3 miliar.
– UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
– Mengatur bahwa pemasangan papan informasi proyek harus dilakukan dengan benar, di lokasi yang sesuai, untuk memastikan transparansi kepada masyarakat. Pemasangan yang melanggar aturan dapat dianggap menyalahi prinsip keterbukaan informasi.
– Peraturan Daerah Kabupaten Bogor:
– Pemerintah daerah sering memiliki aturan spesifik yang melarang pemasangan benda asing pada pohon untuk melindungi ruang terbuka hijau. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif atau denda.
2. Jenis Sanksi
– Sanksi Administratif:
– Teguran atau perintah pencopotan papan informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Satpol PP.
– Denda administratif yang besarannya diatur oleh peraturan daerah setempat.
– Sanksi Pidana:
– Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, pelanggaran seperti ini dapat dikenai pidana penjara atau denda.
– Pencabutan Izin Proyek:
– Jika dilakukan oleh kontraktor yang melaksanakan proyek pemerintah, tindakan ini dapat menyebabkan evaluasi ulang atau pencabutan izin kerja.
Alasan Larangan
– Melindungi Pohon dan Lingkungan: Paku atau kawat yang digunakan dapat merusak batang pohon, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan pohon mati.
– Transparansi yang Tidak Tepat: Pemasangan papan di batang pohon tidak sesuai dengan tata cara yang diatur, sehingga mengurangi kepercayaan publik pada proyek tersebut.
Pihak berwenang di Bogor, seperti Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan aktif mengawasi dan memberi tindakan tegas untuk memastikan proyek-proyek berjalan sesuai aturan. (RDI)
Info Penulis
