KDM Integrasikan Kebijakan Transportasi untuk Tekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jabar
Redaksi 
Penandatanganan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Jabar oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. (Foto/Hum)
TM Bandung – Pemda Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Jabar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibanding korban bencana alam di Jawa Barat.
Hal itu disampaikan KDM– sapaan akrab Dedi Mulyadi –pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar KDM
KDM mengungkap Pemdaprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi fasilitas vital seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.
“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” kata KDM.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga akan memperketat penertiban truk over dimension dan over loading (ODOL) serta menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai tahun 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.
“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” tegas KDM.
Pemda Provinsi Jabar juga akan melaksanakan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat bekerja sama dengan Organda Jawa Barat, untuk memastikan armada beroperasi sesuai standar keselamatan.
“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang tiba-tiba berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi,” ujar KDM.
Terkait infrastruktur transportasi, KDM menyampaikan pembangunan jembatan dan standarisasi kualitas jalan menjadi prioritas Pemda Provinsi Jabar.
Saat ini, Pemda Provinsi Jabar memiliki data kelayakan jembatan di seluruh daerah, yang menunjukkan sebagian besar dalam kondisi kurang ideal. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jembatan.
“Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan pembangunan jembatan baru di seluruh Jabar serta melakukan perbaikan jalan,” katanya
Selain itu, standar kualitas jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan fungsi, seperti jalan kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.
Khusus jalan kawasan industri, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan kualitasnya menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung kelancaran logistik serta keselamatan lalu lintas.
“Nanti, khusus jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya menjadi jalan premium, artinya jumlah lajurnya akan lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik.” pungkasnya. (Red/*)
Info Penulis
