Ketum DPP KNPI Putri Khairunnisa Dukung Gagasan Penyederhanaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo
Redaksi 
Putri Khairunnisa Ketua Umum DPP KNPI dalam sebuah acara kegiatan KNPI di Jakarta beberapa waktu lalu. (Foto/Ist)
TM Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Putri Khairunnisa, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait penyederhanaan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), dimana kandidatnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto ini diberikan organisasi wadah berhimpun kepemudaan KNPI ini, dengan mempertimbangkan dasar hukum dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu pertimbangan empiris dan realistis yang relevan dengan kebutuhan bangsa.
“Gagasan ini memiliki landasan hukum yang jelas dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan, bahwa’Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” ucap Nisa sapaan akrab Putri Khairunnisa kepada media, Senin (16/12/2024) di Jakarta.
Menurutnya, frasa secara demokratis, membuka ruang interpretasi yang tidak terbatas pada pemilihan langsung oleh rakyat. Melainkan juga melalui mekanisme representasi di DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah.
“Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menitikberatkan pada efektivitas pemerintahan, efisiensi anggaran, serta stabilitas politik di daerah,” ujar Nisa.
Ia menegaskan, demokrasi tidak hanya soal mekanisme pemilihan, tetapi juga tentang kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat yang sering terjadi dalam pilkada langsung.
Selain itu kata dia, mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi rakyat. Dimana dari sudut pandang empiris, pilkada langsung sering kali diwarnai dengan praktik politik uang, tingginya biaya politik, dan polarisasi sosial di masyarakat.
“Dengan sistem pemilihan oleh DPRD, biaya politik dapat ditekan, sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk kesehatan, pendidikan dan meningkat sdm masyarakat,” jelas Nisa.
Mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini pun juga mengajak seluruh elemen bangsa memahami problematika Pilkada Serentak tersebut. Termasuk para akademisi, politisi, dan masyarakat sipil dapat mendukung dan berdialog secara terbuka mengenai gagasan presiden tersebut.
“Kita perlu mengevaluasi sistem yang ada secara objektif, dengan mempertimbangkan konteks kebutuhan nasional saat ini. KNPI siap menjadi jembatan dialog bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap perubahan sistem tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan negara,” tutup Nisa mengakhiri pandangannya. (red)
Info Penulis
