Penjual dan Oknum BPN di Labuan Bajo Diduga Menyandang Predikat Sebagai Mafia Tanah
Redaksi 
Diduga Oknum Penjual Tanah M Saing Desa Gorontalo akan di pidanakan Pihak Pembeli di Polda NTT. (Foto/GD)
TM Labuan Bajo – Sebuah akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) atas sebidang tanah warisan seluas 1.500 m² yang terletak di Desa Gorontalo, tepatnya di antara Hotel Atlantis dan Jayakarta, menuai sengketa panas di Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Dugaan praktik mafia tanah ini menyeruak, karena ada pembatalan sepihak PPJB oleh penjual. Sehingga ada jejak dugaan konspirasi dan praktik manipulatif oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Perkara ini terdaftar sebagai Perdata No. 19/Pdt.G/2025/PN Lbj. Yang menjadi peasalahan adalah pihak pembeli tanah justru digugat oleh penjual sendiri, padahal penjual telah menerima uang muka dalam jumlah besar dan tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh pembeli sesuai kesepakatan.
Awal Mula Transaksi dan Janji Sertifikat
Pemilik tanah, Muhamad Saing Makasau, mewarisi lahan dari almarhum orang tuanya sejak 1982. Tanah itu bersifat sporadik, belum bersertifikat, namun rutin dibayarkan PBB-nya selama delapan tahun terakhir. Pada Februari 2024, ia sepakat menjual tanah itu kepada Lie Sian, seorang pengusaha kuliner di Labuan Bajo melalui PPJB.
Karena belum bersertifikat, para pihak sepakat untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) terlebih dahulu. Sesuai isi PPJB, pengurusan SHM menjadi tanggung jawab bersama, dan pembeli pun sudah memagari serta membersihkan lahan tersebut sejak Februari 2024.
Namun, menjelang akhir 2024, muncul informasi mengejutkan dari pihak penjual bahawa BPN menolak penerbitan sertifikat karena menyatakan tanah tersebut termasuk zona sempadan pantai, tanah milik publik yang tak bisa dimiliki pribadi.
Info Penulis
