Proyek Pemkab Bogor Diprotes Warga, Pengamat Kebijakan Publik: Itu Bisa Terjadi Karena Kurang Sosialisasi dan Transparansi Informasi
Redaksi 
Dr. Drs. Trubus Rahardiansyah, M.S.,S.H., selaku pengamat kebijakan publik dan Ketua Umum AAKI (Asosiasi Analisi Kebijakan Publik). Foto/Dok.TM
TM Kab Bogor – Penolakan beberapa warga terhadap kegiatan pekerjaan betonisasi di lingkungan perumahan Bumi Kradenan Permai yang merupakan proyek dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor diduga terjadi karena kurangnya sosisalisasi dan transparansi informasi.
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi tersebut menjadi persoalan karena kurangnya sosialisasi, edukasi dan transparansi informasi dari ketua lingkungan kepada warga calon penerima manfaat.
“Kalau dari sisi kebijakan publik, saya menilai hal itu terjadi karena persoalan kurangnya sosialisasi, edukasi dan transparansi informasi dari para ketua lingkungan. Karena pada dasarnya pelaksanaan pembangunan proyek pemerintah umumnya disetiap daerah merupakan bentuk serapan aspirasi warga itu sendiri,” ujar Dr. Drs. Trubus Rahardiansyah, M.S.,S.H., selaku pengamat kebijakan publik kepada media ini, Selasa (15/7/25).
Bila mana memang warga merasa keberatan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah tersebut, Trubus mendorong untuk melaporkannya ke lembaga pengawas kebijakan publik, Ombudsman Daerah.
“Prinsipnya, dilingkungan perumahan kan banyak penghuninya (warga), nah harus ditelusuri lebih mendalam prihal yang merasa keberatan itu. Kalau memang mayoritas warga cenderung keberatan dan justeru merasa terganggu, didorong saja perwakilan warga tersebut untuk lapor ke Ombudsman daerah,” imbuh dia.
Ketua Umum AAKI (Asosiasi Analisi Kebijakan Publik) itu juga mendorong satuan perangkat dinas, kelurahan dan stakeholder yang berkaitan dengan keberlangsungan proyek itu untuk segera memberikan pengertian kepada warga, termasuk memberi solusi baik agar dapat meminimalisir terganggunya aktivitas warga dari keberlangsungan proyek.
“Pihak dinas kelurahan dan stakeholder lain harusnya segera menyambangi warga di perumahan itu untuk bisa menghadirkan solusi dari keluhan warga yang terganggu tersebut. Jadi semua bisa merasa teratasi dan program pembangunan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk kemanfaatan publik pun tetap terlaksana,” ungkapnya.
Sebelumnya, media ini telah mendatangi lokasi pembangunan proyek betonisasi di lingkungan RT 02 RW 017 perumahan Bumi Kradenan Permai. Dimana beberapa warga memang tampak merasa heran dengan kegiatan proyek betonisasi yang secara tidaklangsung menutup akses warga beraktivitas.
Pihak pelaksana kegiatan saat ditemui di lokasi menjelaskan kepada beberapa warga di lokasi bahwasanya pihaknya menjalankan pengecoran karena merasa telah mendapat ijin dari ketua RT 012 RW 017 dalam bentuk pesan whatsapp yang juga ditunjukkan kepada warga. (RDI)
Info Penulis
