Demo penolakan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Kamis (22/8/24).
TM Jakarta – Reaksi tegas akan penolakan wacana pengesehan Revisi UU Pilkada tidak dapat terbendung oleh ribuan elemen rakyat Indonesia.
Menyuarakan dengan lantang pernyataan, hingga berbagai stiker bertuliskan penolakan dibentangkan demonstran di depan pagar gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/24) ditunjukan para peserta aksi.
“Batalkan Revisi UU Pilkada, dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi,” menjadi pernyataan sikap salah satu kordinator dari mahasiswa saat menyatakan sikapnya.
Adapun aksi penolakan merupakan reaksi dan respon masyarakat bersama unsur mahasiswa pasca DPR RI dan Pemerintah menggelar rapat untuk mebahas Revisi UU Pilkada yang dianggap peserta aksi merupakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).
MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya. (RDI/*)
About The Author
