BPN Mabar Tak Laksanakan Permen ATR/BPN untuk Batalkan SHM Bodong, Malah Suruh Pemilik Tanah ke Pengadilan
Redaksi 
Keluarga ahli waris pemilik tanah 11 ha almarhum Ibrahim Hanta
Hal ini diketahui dari fakta persidangan perdata yang sedang berjalan di PN Labuan Bajo, dimana pihak tergugat (Maria dan Paulus) dan Turut tergugat Santosa Kadiman, menyodorkan bukti perolehan 16 ha itu sebagai alas hak mereka.
Padahal seharusnya mereka tahu bahwa surat alas hak tersebut sudah dibatalkan oleh Fungsionaris Adat pada tahun 1998. Surat itu ada tembusannya di Lurah dan Camat setempat. Jelasnya tanah dengan alas hak 16 ha itu berada di tempat lain di luar lokasi tanah alm.Ibrahim Hanta dan sudah dibatalkan pula.
Dan pembatalan oleh Fungsionaris Adat/Ulayat itu adalah sah. Hal itu ditegaskan oleh para saksi, apalagi saksi ahli yaitu Prof.Dr.Farida, SH, guru besar UNHAS, dan Antonius Bagul mantan Bupati Manggarai priode 2000-2005″, ucap Jon Kadis, PH satu team bersama DR (c) Indra, SH dari Kantor Advokat Elice Law Firm & Partner di kediamannya.
“Pada waktu kami mediasi dengan Bpk.Gatot, Kakan BPN Manggarai Barat, saat demo tanggal 27 Agustus 2024, kami menyampaikan tuntutan agar BPN segera mensertifikatkan tanah kami yang sudah lama diajukan, dan membatalkan SHM atas nama orang lain di tanah kami. Kepada Gatot kami ingatkan hasil operasi intelijen Kejaksaan Agung, yang suratnya juga sudah ia terima” kata Muhamad Rudini, cucu dari alm. Ibrahim Hanta.
“Gatot mengakui bahwa SHM atas nama Maria Fatmawati Naput dan Paulus Grant Naput itu memang tanpa alas hak. Betul ada hasil operasi / pemeriksaan Kejagung RI, tapi bagi saya, itu ‘kan masih proses, belum ada putusan inkrah. Saya tunggu putusan inkrah baru saya usulkan ke Mentri untuk pembatalan, kata Gatot. Tapi waktu itu kami mohon supaya Kakan BPN dapat melakukan pembatalan tanpa tunggu putusan inkrah”, lanjut Rudini.
Info Penulis
