BPN Mabar Tak Laksanakan Permen ATR/BPN untuk Batalkan SHM Bodong, Malah Suruh Pemilik Tanah ke Pengadilan
Redaksi 
Keluarga ahli waris pemilik tanah 11 ha almarhum Ibrahim Hanta
Gatot Kakantah BPN itu berkilah atau menghindar dari kewajiban sesuai kewenangan jabatannya sebagaimana ditentukan oleh per-UU-an atas proses sertifikat yang cacat yuridis-administratif yang dilakukan oleh BPN sendiri. Hal itu dikatakan oleh Jon Kadis, SH, selaku PH Muhamad Rudini & keluarga besar ahli waris alm.Ibrahim Hanta.
“Ketentuan tentang dapat batalnya sertifikat tanah produk BPN itu diatur dalam Permen ATR/BPN no.9/2009, Pasal 1 angka 14 bahwa BPN dapat memutuskan pembatalan hak atas di sertifikat karena prosedur terbitnya sertifikat tanah itu dulu mengandung cacat hukum & administratif. Atau, keputusan BPN untuk membatalkan sertifikat karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht,” jelasnya.
“Gatot berkilah atau menghindar untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Pertanyaannya: Kenapa? Ingat, di situ ada kata “atau” bukan “hanya”. Bukan hanya putusan inkrah dari putusan perdata atau pidana atau PTUN,” lanjutnya
Selain itu, harus dibedakan hak atas tanah karena alas hak dan hak atas tanah karena namanya tercantum di sertifikat. Yang terjadi di kasus ini adalah “tidak ada alas haknya, atau dasar haknya. Yang ada adalah tiba2 ada hak atas tanah di sertifikat, karena nama Maria Fatmawati Naput dan Paulus Grant Naput dicantumkan oleh BPN di halaman kertas SHM itu.
“Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan ATAU oleh PEJABAT YANG BERWENANG tanpa permohonan (huruf besar dari saya),” ucap Rudini.
Info Penulis
