Rokok Ilegal di Kalbar Marak Beredar, Kinerja Beacukai dan APH Dipertanyakan Publik

TM Kalbar – Gelombang kecaman terhadap aparat penegak hukum (APH) dan Bea Cukai kian deras setelah terungkapnya temuan gudang penyimpanan dan distribusi rokok ilegal di wilayah Sungai Raya, Kubu Raya, serta beberapa titik di Pontianak Timur, Barat, Selatan, dan Utara.

Lambannya penindakan membuat publik berspekulasi bahwa ada pembiaran sistemik dalam skema kejahatan ekonomi yang terorganisir ini. Hal itu mendorong pakar hukum pidana untuk memberikan pandangannya.

Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum pidana dan pengamat kebijakan publik nasional, menyebut penegakan hukum dalam kasus ini “nyaris tak bergerak”. Ia mengingatkan bahwa absennya tindakan tegas dapat meruntuhkan legitimasi negara di mata rakyat.

Lebih lanjut dijelaskan, penindakan terhadap rokok ilegal dan berbagai barang ilgal lainnya nyaris tidak terdengar. Jika peredaran rokok ilegal tidak ditindak tegas, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan menciptakan kesan bahwa pelanggaran hukum tidak memiliki konsekuensi serius.

“Ini dapat merembet ke sektor-sektor lain dan mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan.
Singkatnya, peredaran rokok ilegal adalah kejahatan ekonomi yang secara langsung mengurangi pendapatan negara, merusak iklim usaha yang sehat, dan berpotensi memiliki dampak negatif lebih luas terhadap masyarakat,” imbuhnya.

Ketika tidak ada penindakan terhadap pelaku rokok ilegal, Pengamata menilai, publik akan pesimis dan menilai negara seolah tunduk pada jaringan kejahatan terorganisir. Ini berbahaya secara hukum dan politik. “Ada kesan impunitas yang merajalela,” tegasnya.

Rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi merupakan bentuk kejahatan lintas sektor: dari pelanggaran cukai, pajak, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut data Kementerian Keuangan, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp9 triliun per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk kerusakan sistem pengawasan dan penghilangan hak konsumen atas informasi yang benar.

Peredaran rokok tanpa cukai dan tanpa standar kesehatan nasional melanggar berbagai undang-undang:

Pasal 54 dan 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai: Pidana hingga 8 tahun dan denda 20 kali lipat nilai cukai.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Penjualan barang berbahaya tanpa label resmi adalah pelanggaran pidana dan perdata.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Produk tembakau tanpa izin edar resmi dapat dijatuhi sanksi berat.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU: Menyembunyikan hasil tindak pidana dapat dipidana 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sementara itu, pengamat hukum konsumen internasional asal Australia, Prof. Lisa Cartwright dari Consumer Law & Regulation Centre (CLRC) menilai pembiaran terhadap barang ilegal seperti rokok tanpa pita cukai dapat berdampak luas pada reputasi perdagangan Indonesia di pasar global.

“Jika praktik semacam ini dibiarkan, bukan hanya konsumen dalam negeri yang dirugikan. Indonesia bisa kehilangan kepercayaan mitra internasional atas komitmen terhadap perdagangan legal dan fair,” ujarnya dalam keterangan daring kepada media.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat mulai mendorong pembentukan Satgas Gabungan Independen yang terdiri dari KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM untuk mengaudit proses hukum dan aliran uang dari peredaran rokok ilegal dan barang ilegal lainnya. (Tim/*)

Info Penulis

Redaksi

administrator

See author's posts