Wujudkan Ekonomi Inklusif Pemkot Cirebon Fokus Sektor Unggulan Dalam RKPD 2027
Rendy 
Pemkotcirebon Saat gelarMeetingpenyusunan dokumen rencanakerjapemerintah daerah(RKPD)Rabu (17/12/2025) Di Baprlitbangda Kota Cirebon.
TM,Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penguatan sektor unggulan daerah sebagai motor penggerak pembangunan lokal. Langkah ini menjadi fokus utama dan menjadi tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka secara resmi Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon untuk Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/2025). Menurut Wali Kota, Kick Off Meeting ini tidak sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah awal yang fundamental dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Cirebon di masa depan.
“Dokumen RKPD 2027 harus menjadi jembatan konkret yang menghubungkan visi besar kita dengan aksi nyata di lapangan,” ujar Wali Kota.
Menurut Wali Kota, RKPD 2027 harus selaras dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang menargetkan terciptanya Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan pada 2029. Setiap program dan alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendekatkan Kota Cirebon pada target jangka menengah dan panjang tersebut.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Wali Kota menyatakan, Pemerintah Kota Cirebon telah menyinkronkan seluruh gerak pembangunan, terutama menghadapi tantangan seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Meski demikian, penyesuaian anggaran tetap berfokus pada tiga pilar utama: penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat, selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, di tengah tantangan tersebut, Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,89 persen pada Triwulan I, bahkan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Inflasi juga relatif stabil di angka 2,27 persen, yang menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelas Wali Kota.
Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam penurunan angka kemiskinan dari 9,02% menjadi 8,66% per November 2025, berkat program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, Kota Cirebon mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda sebagai Kota Sehat 2025, dan pengakuan sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2024.
Meski capaian positif tersebut menjadi modal, Wali Kota menekankan pentingnya penyusunan RKPD 2027 yang lebih cermat dan terukur, untuk memastikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Proses perencanaan harus komprehensif dan melibatkan berbagai sudut pandang,” tuturnya.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada hasil pembangunan, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin, akuntabilitas, dan pemanfaatan setiap peluang sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Mari kita maksimalkan seluruh potensi daerah dan bekerja dengan optimisme tinggi untuk mewujudkan Kota Cirebon yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menyampaikan target indikator makro kota untuk 2027. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,15-7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,99 persen, indeks gini 0,417, dan tingkat kemiskinan 7,00 persen. Agus menegaskan bahwa RKPD harus menjadi implementasi visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai RPJMD 2025-2029 selama lima tahun ke depan.
“Penyusunan RKPD harus memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan indikator target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan keterisian data pembangunan melalui Cirebon Satu Data,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung operasional kinerja pelayanan vital juga harus dijaga agar pelayanan publik tetap optimal.
“Sektor pelayanan publik juga harus tetap terjamin, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya.(Mahmud).
Info Penulis
