TM Kab-Bogor–Tabloid Mantap-Lembaga pendidikan nonformal PKBM anggrek yang beralamat di Kp. hegarmanah RT 002/006, kecamatan pamijahan, kabupaten bogor, jawa barat, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PKBM tersebut tercatat memiliki 7 orang guru atau tutor dengan jumlah peserta didik mencapai 639 warga belajar, terdiri dari 361 siswa laki-laki, dan 278 siswa perempuan jumat(17/4/2026).
Dengan jumlah tutor yang relatif terbatas, publik mempertanyakan rasio tenaga pengajar terhadap jumlah warga belajar, kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terkait efektivitas proses pembelajaran dan penggunaan anggaran operasional pendidikan.
Saat tim media melakukan kunjungan ke sekretariat PKBM anggrek pada jumat, 17 April 2026, lokasi terlihat sepi dan tidak ditemukan adanya aktivitas belajar mengajar, padahal berdasarkan data yang tercantum dalam sistem resmi kemendikdasmen, lembaga tersebut disebut menyelenggarakan kegiatan full day, pagi hari, lima hari dalam sepekan.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan nyata di lapangan.
Sejumlah warga sekitar juga mengaku jarang melihat aktivitas pembelajaran rutin, beberapa warga menyebut kegiatan belajar tidak berlangsung setiap hari.
“Kadang seminggu dua kali, kadang satu kali, Pak,” ujar warga sekitar kepada tim media.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap administrasi dan tata kelola lembaga, termasuk verifikasi kehadiran siswa, jadwal pembelajaran, laporan pertanggungjawaban anggaran, serta dokumen pendukung kegiatan.
Pengamat pendidikan menilai, apabila benar ditemukan ketidaksesuaian data, maka hal itu berpotensi merugikan dunia pendidikan nonformal dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola PKBM anggrek belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan pertanyaan yang diajukan.
Masyarakat berharap dinas pendidikan kabupaten bogor, inspektorat terkait, serta aparat berwenang segera turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan agar persoalan ini menjadi terang serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.(karim)