Miliki Raport Merah Pekerjaan, KPP Bogor Raya Desak Evaluasi Kontraktor Pemenang Proyek SDN Cimanggu
Redaksi 
Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya saat berorasi dengan berikut membakar ban di depan halaman Balaikota Bogor. (Foto/Tim)
TM Bogor – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya telah menggelar aksi unjuk rasa terkait proyek pembangunan SDN Cimanggu. Aksi itu dilaksanakan dengan membakar ban di depan Balaikota Kota Bogor, pada Rabu, (16/7/25).
Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas dimenangkannya PT Aulia Berlian Konstruksi selaku pihak ketiga dalam proyek Revitalisasi SDN Cimanggu. Perusahaan itu dinilai memiliki rekam jejak buruk dan pelanggaran serius dalam proyek-proyek sebelumnya.
Koordinator Aksi, Awaludin menyampaikan bahwa, PT Aulia Berlian Konstruksi diduga kuat melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Salah satu sorotan tajam dalam aksi itu adalah pelanggaran keselamatan kerja (K3) pada proyek SDN Cimanggu.
“Kami temukan langsung bahwa dalam pembangunan SDN Cimanggu, para pekerja tidak dibekali alat pelindung diri (APD) yang layak. Ini pelanggaran serius terhadap norma K3 yang seharusnya menjadi standar mutlak dalam pekerjaan konstruksi,” ujar Awaludin dalam orasinya.
Pihaknya juga merilis rekam Jejak Proyek bermasalah PT Aulia Berlian Konstruksi sebagai berikut:
Kabupaten Bandung-Proyek perpipaan Bumdes Mekarsari terkendala suplai material dan upah pekerja tak dibayar.
Kabupaten Temanggung-Proyek air bersih di Dusun Jumprit mangkrak dengan progres hanya 40 persen, bahkan diduga diperjualbelikan ke pihak ketiga.
Kabupaten Majalengka-Program kemiskinan ekstrem tanpa transparansi, hanya menghasilkan septic tank dan jalan tanpa embung sesuai perencanaan.
Meski catatan buruk, tetap dimenangkan dalam proyek Revitalisasi SDN Cimanggu, ditambah lagi ditemukan pelanggaran K3 karena tidak ada penggunaan APD di lapangan.
Karena itu, KPP Bogor Raya meminta untuk memeriksa Pokja Pemilihan yang memenangkan PT Aulia Berlian Konstruksi. Pihaknya juga mendesak moratorium seluruh penugasan proyek pemerintah kepada perusahaan tersebut.
“Audit investigatif oleh APIP, BPKP, atau BPK terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan dana muka,” tambah KPP Bogor Raya mengaskan.
Pihaknya juga meminta agar membuka proses tender secara transparan ke publik dan memeriksa ulang dokumen kualifikasi penyedia. “Tangkap oknum mafia proyek yang memperdagangkan paket-paket pengadaan,” sambungnya.
Aksi berlangsung damai dan tertib dengan partisipasi ±50 orang, serta dikawal pihak kepolisian. Para peserta aksi membawa spanduk dan selebaran, mengecam praktek tender yang tidak adil, serta menuntut perlindungan terhadap uang negara dan hak-hak pekerja.
“Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak penyedia yang abai terhadap keselamatan kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap mutu proyek,” pungkasnya.
Hingga berita ini dimuat wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. (Red/*)
Info Penulis
