Oknum BPN Mabar dan Mafia Tanah Diduga Buat 5 Sertifikat Bodong di 16 Ha Tanpa Asli Alas Hak
Redaksi 
Suasana di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat
Warkah asli dan alas hak asli ini adalah dua hal yang sangat berbeda, warkah itu sekumpulan berkas yang terdiri dari : Surat ukur, sidang panitia A, surat lurah, surat camat, alas hak asli tanah, dan surat pengukuhan adat. Sedangkan alas hak tanah asli adalah bukti kepemilikan tanah yang sah sebelum SHm dan alas hak ini harus asli dalam proses pembuatan SHM.
Jangan kita terjebak antara warkah asli dan alas hak tanah asli. Kalau warkah selalu asli di dalam map di BPN. Nah, isi warkah aslinya itu harus ada Asli alas hak tanah (16 hektar nazar sopu 11 maret 1990),” tegas Jon Kadis.
Selain itu, terkait dengan hasil audit dari Kejagung Gatot Suyanto juga menjelaskan bahwa itu sah-sah saja dan bisa dipergunakan dalam proses hukum yang sedang berproses di pengadilan.
“itu ya kita terima, jadi hasil audit itu nanti silahkan bisa dipergunakan kalau memang sekarang lagi berproses di pengadilan ya silahkan dilanjutkan. Untuk hasil audit dari Kejagung terkait temuan tidak adanya Warkah asli itu sah-sah saja. Saya tidak berani menanggapi apapun terkait dengan Warkah itu. Artinya gini ya, kalau itu sudah menjadi sebuah produk maka itu sudah berlaku dan sertifikat yang sudah terbit ini sudah sah berlaku. Soal benar atau salahnya nanti itu bukan kewenangan kami,” jelas Gatot.
Ketika ditanya terkait perubahan status SHM menjadi SHGB di atasnlahan sengketa Gatot enggan memberikan klarifikasi.
“Terkait itu kami tidak bisa memberikan tanggapan apapun, karena itu prosedurnya panjang. Kami tidak bisa jelaskan secara detail,” tutup Gatot.
Sementara itu, Lorens Logam selaku Orator dalam aksi tersebut dalam orasinya ia mendesak BPN Manggarai Barat untuk meninjau kembali data dokumen penerbitan sertifikat atas nama Paulus G. Naput dan Maria Fatmawati Naput.
“Karena merujuk pada dokumen yang kami miliki bahwa tanah seluas 11 Ha milik ahli waris Alm. Ibrahim Hanta yang layak untuk disertifikat, karena lahan tersebut sah milik mereka bukan milik keluarga Nikolaus Naput,” tegas Logam.
Info Penulis
