Redaksi 
PT.Prasada Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang terletak di Jl. Raya Narogong, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor. (Foto/Tim)
TM Kab Bogor – Warga Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, yang bermukim disekitar PT.Prasada Pamunah Limbah Industri (PPLI), mengeluhkan kompensasi dan beberapa CSR terhadap lingkungan. Salah satu warga inisial (Y) yang tinggal disekitar perusahan terbesar di Indonesia yang bergerak dibidang pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracum (B3)itu membenarkan soal bantuan berupa kompensasi yang diberikan perusahaan tidak merata.
“Gak ada. Kalau pertahun mah mungkin ada kali, cuma yang dapet iya dapet, yang nggak ya nggak dapet,” cetus Y saat dikonfirmasi awak media, Rabu (22/11).
Y menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan pertahun tersebut mungkin adalah ‘uang bau’ karena menurutnya tempat yang ia tinggal di sekitar perusahaan tersebut terdampak berbagai aroma tidak sedap, alias baunya.
“Kan mobil-mobil ini yang muatannya dari rumah sakit, iya macam macam baunya. Jadi kalau musim hujan terasa baunya,” akunya saat melihat mobil mobil yang sedang terparkir tidak jauh tempatnya.
Lebih lanjut diceritakan, bahwa beberapa jenis bau yang ia rasakan di wilayah lingkungannya hampir setiap hari. Jenis bau tersebut, diakuinya seperti bau gass bocor, bangkai, sabun serta bau lainnya yang berasal dari Perusahaan PPLI.
Adapun bantuan bau yang diberikan, masih kata Y menjelaskan, memang pernah ada pada waktu lalu, sewaktu peristiwa meledaknya perusahaan tersebut hingga menimbulkan bau kemana-mana, sehingga bau yang di cium hingga daerah tlajung dan gunung putri, maupun wilayah lainnya.
Mencoba lebih menggali informasi, awak media coba kembali mewawancarai warga lain, dimana juga dikatakan hal yang sama. Warga yang namanya harus kembali kami samarkan (akang) menjelaskan, perusahaan tersebut memang menyediakan salah satu klinik untuk warga sekitar, namun sayangnya pada saat warga berobat tetap dipungut biaya, walau besarannya hanya lima ribu rupiah.
“Memang disediakan klinik dari PPLI di Desa Nambo, tapi disuruh bayar Rp.5000 kalau mau berobatnya,” ungkap akang.
Senada, salah satu Ketua RW di wilayah Desa Nambo, (S) saat di tanyakan apakah masyarakat sekitar mendapatkan bantuan CSR dan kompensasi dari Perusahaan PPLI tersebut, pihaknya juga memastikan, bantuan hanya bersifat pertahun saja.
“Sama, itu satu tahun sekali udah dibajetkan cuman Rp.160rb atau 180 tuh,” ujarnya.
S menjelaskan, bahwa kompensasi yang biasa diterimakan oleh masyarakat seperti beberapa kegiatan warga sekitar dan memminta bantuan anggaran, tetapi itu semua diharuskan membuat pengajuan kepada perusahaan tersebut.
“Intinya gak ada kompensasi dari dampak bau bagi lingkungan sekitar, seperti di wilayah Bantar Gebang yang tiap bulannya ada,” keluhnya.
Sebagai tambahan informasi, dikonfirmasi melalui ponsel selulernya, Humas PT.PPLI, Farid belum bisa memberikan keterangannya.
Mendapat adanya keluhan warga tersebut, Dyan Heru Sucahyo selaku Kabid B3 Subcor Hukum Dlh Kab Bogor mengatakan akan segera melaporkan keluhan tersebut ke pimpinan. Ketika dikonfirmasi terkait adanya indikasi dampak lingkungan (bau) tidak sedap yang diindikasi bersumber dari oprasionalnya PT. PPL tersebut, Dyan memastikan ada konsekuensi bersifat administrasi terhadap pihak perusahaan yang lalai atau abai akan dampak lingkungan.
“Sesuai Aturan yang berlaku ada sanksi adm yang diberlakukan bagi para pelaku kegiatan yang tidak taat terhadap aturan, atau karena kelalaiannya menimbulkan pencemaran baik air, udara ataupun lahan yang terkontaminasi karenanya,” terangnya lewat pesan whatsapp kepada media ini, Kamis (23/11).
Hanya saja, dia menerangkan, jika menyangkut kewenangan para pelaku usaha yang bergerak di bidang pemanfaat/pengolah limbah menjadi kewenangan KLHK. Sedangkan untuk DLH prov/kota/kab bila diminta, akan mendampingi tim kementrian dalam hal verif lapangan terkait pengaduan atau pengawasan thdp pelaku usaha di wilayahnya.
“Selanjutnya, hasil verifikasi lapangan tersebut akan menjadi dasar untuk penerbitan sanksi sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang diklakukan,” jelasnya. (RDI/*)
Info Penulis
