Rekomendasi Rakernas Sepakat Tolak Keras RUU Penyiaran, MIO INDONESIA Segera Surati Dewan PERS
Rendy 
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) MIO INDONESIA I di Tavia Heritage Hotel Rabu 5 Juni 2024. (Foto/RDI)
TM Jakarta – Dihadiri oleh para Ketua dan Sekertaris para Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD-sebagai peninjau), Pengurus Pusat MIO INDONESIA menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana yang dilaksanakan di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/24).
Raker yang dipimpin oleh Sekjend Frans X Watu sebagai Ketua rapat didampingi Syukri (sekertaris raker) dan Anie Rochanie (anggota), membahas berbagai wacana program kerja, membahas setiap pasal demi pasal yang termaktub dalam AD/ART organisasi untuk mengarungi perjalanan selama Tahun 2024.
Memberikan kesempatan kepada peserta (PP, PW, PD), seluas-luasnya dalam menuangkan berbagai masukan, saran, dan inovasi untuk keberlangsungan organisasi, raker yang berlangsung dengan mengedepankan kesepakatan secara bersama untuk sebuah keputusan itu berhasil menghasilkan rekomendasi yang berbunyi Menolak Keras RUU Penyiaran.
Dari hasil pendalaman yqng dibedah dalam rapat kerja tersebut, banyak peserta raker menilai, adanya RUU Penyiaran yang mana didalamnya termuat beberapa peraturan berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, justeru diduga akan mengakibatkan dampak keterbatasan akan sebuah kebebasan PERS itu sendiri.
“Diindikasi, RUU Penyiaran justeru akan mengerdilkan peran PERS dalam menjalankan fungsi control yang telah diinstruksikan oleh UU PERS NO 40 Tahun 1999. Dan sudah seharusnya MIO Indonesia bisa menjadi organisasi PERS yang harus menjadi gerbong penolakan akan RUU tersebut,” ungkap Rendy Mamesah selaku Kadiv Humas MIO Indonesia saat memberikan pandangannya dalam raker yang mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta raker.
Penolakan juga disampaikan oleh Ketua PW MIO DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang senada melontarkan sikap mirisnya akan adanya RUU Penyiaran tersebut.
“Kami berharap MIO INDONESIA melalui Pengurus Pusat (PP) segera menunjukan sikap nya dengan mengirimkan surat pernyataan penolakan kepada Dewan Pers berikut ditembuskan kepada DPR RI dan Presiden Jokowi,” tandas Ashari Ketua PW MIO Jabar.
“Kami juga meminta PP untuk menyiapkan langkah kongkret, bila sikap penolakan berupa surat rekomendasi itu tetap tidak diindahkan oleh DP, DPR, maupun Presiden. Jadi, kami pengurus mio jatim sekali lagi meminta pengurus pusat untuk menyiapkan langkah nyata, bila kedepanya memang DPR akan memuluskan (menyetujui) Undang-undang penyiaran tersebut, maka mioo akan mengambil langkah bagaimana,” tegas Suharto, Ketua PW MIO Jatim.
Menanggapi impresifnya harapan dari setiap para peserta rapat terhadap RUU Penyiaran, ketua rapat Frans X Watu memastikan akan segera menindaklanjuti rekomendasi penolakan RUU Penyiaran dengan segera berkirim surat kepada DP brikut tembusan ditujukan kepada DPR dan Presiden RI.
“Kami melalui PP akan segera dalam waktu dekat berkirim surat rekomendasi hasil ramernas perdana MIO Indoensia kepada Dewan Pers. Kami (PP) memastikan akan terus mengawal perkembangan hasil RUU Penyiaran yang cukup kontroversial tersebut,” tegas ketua rapat.
“Skali lagi kami tegaskan, MIO Indonesia dengan ini Menolak Keras akan adanya RUU penyiaran. MIO Indonesia akan segera mengirimkan surat keberatan (rekomendasi) kepada Dewan PERS. (RDI)
Info Penulis
