ICW Menilai Kabinet Prabowo-Gibran Tak Cerminkan Keberpihakan Pemberantasan Korupsi
Redaksi 
Presiden Prabowo Subianto saat melantik para Menteri dan Wakil Menteri dan Kepala Badan pada Kabinet Merah Putih. (Foto/Dok.Ist)
Ketiga, Prabowo tidak memanfaatkan instrumen negara untuk melakukan pengecekan mendalam rekam jejak kandidat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga yang sangat penting diminta untuk memastikan bahwa daftar nama calon pengisi kabinet Prabowo setidaknya tidak pernah terlilit persoalan korupsi hingga pajak.
Langkah ini seharusnya tidak dilewatkan apabila Prabowo serius bermaksud menjalankan komitmen antikorupsi dalam lima tahun mendatang. Jajaran pemerintahan yang korup atau tidak kompeten tentu akan berdampak pada pencapaian visi-misi pemerintah. Namun, sepertinya Presiden tidak melakukan hal ini dan kemungkinan akan berdampak fatal yakni, adanya figur bermasalah atau berpotensi tersandung hukum pada masa mendatang.
Keempat, pemilihan kabinet dominan politik transaksional ‘bagi-bagi kue’. Fenomena bagi-bagi jabatan menteri-wakil menteri kepada para pendukung merupakan hal yang lumrah terjadi. Ini sulit dihindari terlebih Prabowo-Gibran punya basis pendukung partai dan kelompok yang sangat besar.
Tetapi, pemilihan menteri harus menimbang indikator atau prasyarat lain, yakni kapasitas, integritas, dan bebas dari kepentingan politik. Poin terakhir terdengar seperti angan-angan, namun jabatan strategis butuh keahlian dan netralitas. Seharusnya Presiden tidak menempatkan figur dari unsur maupun yang terafiliasi dengan partai politik terutama pada sektor hukum.
Jika tidak, Presiden seharusnya meminta menteri dan wakil menterinya untuk undur diri dari posisi pimpinan di partai politik. Dengan dipilihnya sosok dari partai politik dalam penegakan hukum, tentu optimalisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang imparsial sulit terjadi.
Info Penulis
