Terindikasi Berbau Konflik Kepentingan, Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pansel Calon Anggota Ombudsman RI
Redaksi 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Foto/Dok.Ist
Perhatian juga mengarah kepada Prof. Dr. Munafrizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kementerian Hukum dan HAM. Pada Mei 2023, ia ditunjuk sebagai Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra.
Walaupun tidak tercatat sebagai kader formal, peran dalam struktur kampanye partai menimbulkan kekhawatiran mengenai afiliasi politik dan netralitasnya dalam proses seleksi.
Apalagi, Kemenkumham sendiri merupakan institusi yang kerap diadukan ke Ombudsman, terutama dalam layanan pemasyarakatan, imigrasi, dan administrasi. Kombinasi antara jabatan strategis dan afiliasi politik menjadikan posisinya rawan konflik kepentingan.
Sementara itu, Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dikenal sebagai tokoh intelektual dalam organisasi keagamaan besar, Muhammadiyah.
Secara kelembagaan, Muhammadiyah memang menjunjung prinsip non-partisan. Namun dalam praktik politik nasional, afiliasi ideologis para tokohnya dengan aktor politik bukanlah hal yang asing.
Potensi bias terhadap kandidat dengan latar belakang serupa bisa muncul, dan oleh karena itu penting bagi Ma’mun untuk menegaskan komitmennya terhadap netralitas dan seleksi yang adil.
Dr. Ahmad Suaedy, mantan anggota Ombudsman RI periode 2016–2021, kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
Pengalaman dalam lembaga Ombudsman tentu membawa perspektif yang kaya, namun juga membuka kemungkinan terjadinya nepotisme kelembagaan.
Tanpa mekanisme pembatasan atau recusal dari proses seleksi kandidat yang berasal dari jaringan lama, risiko terjadinya pelanggengan status quo di tubuh Ombudsman tidak bisa diabaikan.
Info Penulis
