Saatnya MA menjadi Sang Adil (Dharmayukti), Meluruskan Kasus Timah Rp 300 Triliun: Antara Framing dan Keadilan?
Redaksi 
Mahkamah Agung RI
Bagaimana Seharusnya Kerugian Negara Dihitung?
Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi harus memahami nilai hakiki dalam “aplikasi hukum” yang diamanatkan UU Tipikor. Persyaratan pemenuhan unsur-unsur pasal secara formil dan materil harus terpenuhi dalam mendakwa dan menuntut. Perhitungan kerugian negara harus diuji dan ditetapkan secara sah oleh instansi berwenang. Nilainya harus bersifat nyata dan pasti. Pelaksanaannya mengacu pada prinsip hukum yang jelas, antara lain:
● Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama karena PT Timah merupakan anak perusahaan BUMN yang tunduk pada mekanisme tata kelola perusahaan.
● Prinsip due process of law, di mana perhitungan harus dilakukan secara transparan, berbasis bukti konkret, dan dapat diuji dalam persidangan.
● Kewenangan instansi yang berhak menghitung kerugian negara, yang seharusnya dilakukan dengan audit investigasi yang independen dan atau dilengkapi dengan audit forensik bukan sekadar berdasarkan permintaan penyidik dengan menggunakan asumsi dan data sepihak.
Info Penulis
Bagikan
