Oleh karena itu, beberapa upaya disarankan. Pertama, pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian, seraya melakukan negosiasi langsung dengan pemerintahan Trump, membuat kebijakan diversifikasi tujuan ekspor, serta upaya kerja sama ekonomi ASEAN, OKI, atau BRICS plus.
Kedua, hendaknya pemerintah melakukan reajustment terhadap situasi baru akibat dampak jangka pendek, menengah, dan panjang atas tarif tinggi dari AS tersebut atas keseluruhan visi, misi, dan program pemerintah sendiri.
Ketiga, hendaknya disiapkan shifting pendanaan dari progran-program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha guna membangkitkan pasar dalam negeri terutama kepada kalangan UMKM dan daerah-daerah.
Keempat, menghentikan pengeluaran-pengeluaran APBN dan APBD yang tidak perlu, seperti perjalanan ke luar negeri, rapat-rapat di hotel, dan upacara-upacara seremonial.
Kelima, menghentikan narasi-narasi pembelahan bangsa baik dari kalangan the rullling elite maupun civil society dan didorong terjadinya konsolidasi politik, ekonomi, dan sosial untuk menghadapi situasi terburuk sekalipun.
Keenam, kepada keluarga-keluarga hendaknya melakukan belanja yang lebih memprioritaskan pada kebutuhan pokok seraya lebih menghidupkan kondisi tolong-menolong (ta’awun) antarkeluarga, tetangga, antar-RT/RW, daerah-daerah, sehingga tak seorang pun dibiarkan ekonomi keluarganya mengalami kesulitan.
Ketujuh, hendaknya aparat keamanan lebih gercep dan bijak menghadapi situasi gangguan kamtibmas yang mungkin makin meningkat dalam waktu-waktu ke depan.
Mudah-mudahan, Indonesia dapat mengambil hikmah, baik dari pengalaman dalam menghadapi globalisasi maupun kemungkinan menghadapi deglobalisasi ke depan. Semoga. (*)